Terkait Dugaan Markup Daging Meugang Bantuan Presiden, Puluhan Warga Demo DPRK

“Kami menuntut agar hasil penyelidikan tersebut segera direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diaudit secara menyeluruh.” RUDI SAHARA, Koordinator AMMB

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Bergerak (AMMB) menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, di Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kamis (5/3/2026).

Aksi yang mendapat pengawalan ketat personel Polres Bener Meriah itu dilakukan massa menyusul adanya dugaan markup pengadaan daging meugang bantuan Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Bener Meriah.

Sadra Munawar, seorang peserta aksi dalam orasinya  mengecam sikap para anggota dewan yang dinilai pasif dan tidak responsif terhadap isu yang tengah berkembang di masyarakat. 

Ia menuding Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak transparan dalam proses penyaluran bantuan, mengingat warga terdampak bencana dikabarkan hanya menerima daging meugang sekitar dua hingga empat ons saja. 

Sementara dalam aksinya, para pendemo juga membawa sejumlah poster bernada protes, di antaranya bertuliskan ‘Tidak dibenarkan korupsi di Bener Meriah’ dan ‘Pejabat itu bukan penguasa melainkan kacung rakyat’.

Usai menyampaikan tuntutan di luar gedung, massa kemudian diarahkan ke ruang sidang untuk melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRK, Anggota Dewan, serta perwakilan Dinas Pertanian.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator AMMB, Rudi Sahara, mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang transparan dan melibatkan perwakilan masyarakat dalam pengawasan. 

“Kami menuntut agar hasil penyelidikan tersebut segera direkomendasikan kepada aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat Aceh untuk diaudit secara menyeluruh,” pintanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPRK Bener Meriah menyatakan kesediaan mereka untuk menerima seluruh tuntutan massa. Pertemuan itu diakhiri dengan penandatanganan dokumen kesepakatan antara perwakilan demonstran dan anggota legislatif. 

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan tersebut berakhir tertib, dan massa membubarkan diri setelah poin-poin kesepakatan tercapai.

Meski sempat terjadi insiden kecil berupa kerusakan kaca meja saat sesi tanya jawab di ruang sidang DPRK, situasi dapat segera dikendalikan aparat yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 12.15 WIB dalam situasi yang aman dan kondusif. (mi)

Tagore Minta APH Usut Seluruh Tuntutan

BUPATI Bener Meriah, Tagore Abubakar, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas seluruh tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak (AMMB) saat unjuk rasa, di Gedung DPRK Bener Meriah, Kamis (5/3/2026).

Aksi AMMB itu diketahui dipicu oleh tudingan praktik markup pada pengadaan bantuan daging meugang dari Presiden RI Prabowo Subianto.

 "Saya sepakat mahasiswa dan masyarakat menjadi controller bagi pemerintah, tetapi jangan sampai menyebar fitnah apalagi bulan puasa. Kami minta APH mengusut tuntas semua tuntutan mereka agar dibuktikan secara transparan menurut norma hukum," tegas Tagore.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Tagore turut mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oknum wartawan terhadap Plt Kepala Dinas Pertanian. Oknum tersebut disinyalir meminta uang belasan juta rupiah terkait bantuan daging meugang bagi korban banjir.

Namun Tagore menyatakan sudah menghentikan praktik tersebut secara tegas. Ia bahkan menduga adanya keterkaitan antara penghentian ‘uang jatah’ tersebut dengan munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini.

Bupati menegaskan agar seluruh persoalan ini baiknya diselesaikan melalui jalur hukum guna mencegah berkembangnya opini liar di masyarakat. Namun belum ada keterangan resmi mengenai identitas oknum yang disebut meminta uang terkait bantuan daging meugang bagi korban banjir tersebut.(mi)