Banyak Data Warga Aceh di Desil tak Sesuai, Kepala Dinsos Nagan: Itu dari BPS

Ringkasan Berita:

• Data warga Aceh pada situs resmi pemerintah mulai dipertanyakan karena banyak ketidaksesuaian kategori kesejahteraan.
• Sejumlah warga mengaku data desil tidak akurat, sehingga berpotensi terdampak pencoretan dari program JKA yang dikelola BPJS Kesehatan.
• Pemerintah melalui BPS dan dinas terkait menyatakan akan melakukan pemutakhiran data serta meminta masyarakat melapor jika ditemukan kekeliruan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Data warga Aceh yang di website Pemerintah Aceh mulai dipertanyakan masyarakat.

Pasalnya, saat dicek data banyak yang tidak sesuai, yakni warga miskin masuk kriteria paling sejahtera atau kaya, bahkan sebaliknya warga yang sejahtera masuk desil miskin.

Desil yang diakses warga Aceh termasuk warga Nagan Raya terkait akan dicoretnya sebanyak 800 ribu lebih warga Aceh yang selama ini masuk dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dikelolla BPJS Kesehatan Aceh.

Warga yang masuk desil 8 hingga 10 di kategori sejahtera sehingga warga Aceh ini diminta beralih ke kartu mandiri (bayar sendiri) untuk mendapat kartu klaim berobat di BPJS Kesehatan.

Beberapa masyarakat Nagan Raya mengaku datang dikeluarkan dari link https://datawarga.acehprov.go.id/search banyak tidak sesuai.

"Sebagai contoh, kawan saya punya 4 mobil dan rumah serta pekerjaan di sebuah perusahaan swasta masuk kategori desi 3÷4, seharusnya itu bisa 7-8," ujarnya.

Bahkan, sebaliknya yang tidak ada peierjaan, rumah masih tinggal mertua dan gaji tidak tetap masuk kategori sejahtera dan kondisi sangat dirugikan masyarakat Aceh.

Baca juga: 90 Persen Huntara Korban Banjir di Beutong Ateuh Nagan Raya Rampung 

Data BPS

Sementara itu, Plt Kadis Sosial Nagan Raya, Ali Munir ditanyai soal link data Aceh mengakui saat ini banyak warga yang sedang mengecek.

"Itu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bisa jadi data itu saat petugas BPS mendata tidak diberikan data sebenarnya oleh warga atau penyebab lain tidak ada revisi data," ujarnya.

Diakuinya, BPS juga sudah berkoordinasi dengan PKH untuk melakukan pemutahiran data yang tidak sesuai bisa disampaikan dan informasi dari BPS mereka akan turun ke rumah-rumah termasuk di Nagan Raya.

Ia mengatakan, selain data yang Aceh juga terkait dana yang pusat, sebab dari pusat sendiri saat ini di berbagai daerah ada penghapusan sebagai warga miskin termasuk Nagan Raya sekitar 10.000 jiwa sehingga tidak ditanggung berobat gratis lagi oleh BPJS.

Dikatakan, di desa-desa sebenarnya juga ada operator sebagai petugas khusus yang kerja salah satu revisi data sehingga bagi yang tidak sesuai bisa ke kantor desa.(*)