Bupati Bireuen Terima Audiensi LSM GeRak, HWDI, dan IPD

Ringkasan Berita:

• Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, didampingi para kepala SKPK, menerima kunjungan audiensi dari LSM GeRak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD) di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026) siang.
• Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengedepankan dialog terbuka bersama masyarakat. 
• Audiensi membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan pasca-banjir serta penguatan layanan publik yang inklusif.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, didampingi para kepala SKPK, menerima kunjungan audiensi dari LSM GeRak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD) di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026) siang.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengedepankan dialog terbuka bersama masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kabag Prokopim Setdakab Bireuen, Mursyidin, S.Sos., M.M.

Audiensi membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan pasca-banjir serta penguatan layanan publik yang inklusif.

Koordinator GeRak Bireuen, Murni M. Nasir, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah aspirasi.

Di antaranya terkait transparansi dan keterbukaan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan.

Ia juga mengusulkan pembentukan forum dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Selain itu, isu inklusi sosial turut menjadi perhatian, khususnya pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam perencanaan program serta penerimaan manfaat secara adil.

Kelompok masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait validitas data dan penanganan bencana di Kabupaten Bireuen.

Baca juga: Diterjang Banjir Puluhan Dapur Bata di Bireuen Hancur, Warga Menjerit Minta Dukungan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKD, Muhammad Amrullah, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kominsa melalui PPID agar data anggaran dapat diakses publik dengan mudah.

Pemerintah Kabupaten Bireuen memastikan bahwa penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial masyarakat.

Sementara itu, Marwan bersama Plt. Kepala Dinas Sosial, Alfian, menyampaikan bahwa proses verifikasi data bantuan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Perkim, Fadli Abdullah, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap), masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike, Desa Krueng Simpo, serta menjalin kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah di wilayah Jangka.

Dalam sambutannya, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyambut positif usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) sebagai upaya memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Terkait isu disabilitas, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian regulasi (qanun) yang sedang berjalan serta mendukung pelibatan kelompok disabilitas dalam proses pendataan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bireuen juga menginstruksikan Disdukcapil untuk lebih proaktif melalui program jemput bola dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi warga terdampak.

Audiensi tersebut ditutup dengan semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sipil merupakan mitra penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan bebas konflik demi kemajuan Bireuen.