Didemo Terkait Persoalan Bantuan Banjir, Begini Penjelasan Wali Kota Langsa Jeffry Sentana

Ringkasan Berita:

• Terkait aksi demonstrasi kedua yang dilakukan masyarakat korban banjir, Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus berupaya maksimal dalam pendataan penerima bantuan.
• Ia menjelaskan bahwa data korban banjir telah diajukan ke Pemerintah Pusat agar bantuan dapat segera dicairkan.
• Jeffry menegaskan, jika terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat diminta melapor ke BPBD.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Terkait aksi demonstrasi kedua yang dilakukan masyarakat korban banjir, Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus berupaya maksimal dalam pendataan penerima bantuan.

“Penyaluran bantuan banjir saat ini terus kami upayakan sebaik mungkin melalui pendataan yang maksimal,” ujar Jeffry di hadapan massa demonstran.

Ia menjelaskan bahwa data korban banjir telah diajukan ke Pemerintah Pusat agar bantuan dapat segera dicairkan.

Pada tahap pertama, sebanyak 1.354 kepala keluarga (KK) telah menerima bantuan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

Jeffry menegaskan, jika terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat diminta melapor ke BPBD. Ia juga menekankan bahwa Pemko hanya menjalankan regulasi, bukan sebagai pembuat kebijakan.

Menurutnya, dana bantuan banjir tidak berada di Pemko Langsa karena penyaluran dilakukan langsung melalui bank (BSI) atau kantor pos.

Untuk tahap kedua, Pemko telah mengusulkan lebih dari 42.000 KK, dengan kemungkinan penambahan pada tahap-tahap berikutnya.

Jeffry menambahkan, penanganan banjir tidak bersifat jangka pendek, melainkan direncanakan berlangsung hingga tiga tahun. Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun, dengan realisasi saat ini mencapai sekitar 50 persen atau Rp1 triliun, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial.

Ia juga menyebut bahwa saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data antara BPS dan Dinas Catatan Sipil. Karena itu, Pemko tidak dapat memastikan kapan bantuan akan cair.

“Saya tidak bisa memastikan waktu pencairan, karena keputusan ada di Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Jeffry juga menjelaskan bahwa pengajuan bantuan tidak hanya berasal dari Kota Langsa, tetapi juga dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi lain yang terdampak banjir besar akhir 2025.

Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar karena proses masih berjalan. Jika ditemukan penerima yang tidak sesuai kriteria, masyarakat dipersilakan melapor untuk dilakukan evaluasi. Saat ini, BPKP juga tengah melakukan audit.

Jeffry turut membantah adanya nepotisme dalam penyaluran bantuan tahap pertama, dan menegaskan bahwa semua berjalan sesuai mekanisme.

Baca juga: Akhirnya Wali Kota Langsa Jeffry Temui Demonstran di DPRK, Datang Dari Pendopo Usai Peusijuk JCH

Wali Kota Akhirnya Temui Demonstran

Wali Kota Langsa akhirnya menemui massa aksi di Sekretariat DPRK Langsa sekitar pukul 12.30 WIB, setelah sebelumnya demonstrasi dilakukan di Kantor Wali Kota dan Kejaksaan Negeri.

Ia hadir bersama unsur Forkopimda dan DPRK, termasuk Kapolres, Kajari, Dandim, dan Ketua DPRK Langsa.

Kedatangan Jeffry disambut riuh oleh massa, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu.

Koordinator aksi, Afrizal Roji, meminta massa tetap tenang agar dapat mendengarkan penjelasan dari wali kota.

Dalam dialog, massa mempertanyakan lambannya pencairan bantuan, termasuk bantuan rumah rusak dan kebutuhan hidup (jadup).

Mereka juga membandingkan dengan daerah lain seperti Aceh Tamiang dan Pidie Jaya yang dinilai lebih cepat dalam penyaluran bantuan.

 
Massa Laporkan Dugaan Penyelewengan ke Kejaksaan

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) juga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Langsa.

Perwakilan massa menyerahkan berkas dugaan penyelewengan dana bantuan banjir, termasuk bantuan lainnya seperti ternak dan perlengkapan sekolah.

Kasi Intelijen Kejari Langsa, Fadly Setiawan, menyatakan bahwa laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

“Kami akan memproses laporan ini dan memanggil pihak terkait, termasuk pelapor,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya berbagai persoalan di lapangan, seperti data penerima yang berubah, serta penerima yang sudah memiliki buku tabungan tetapi belum bisa mencairkan dana.

Baca juga: Dari Kantor Wali Kota, Pendemo Bergerak Ke Kajaksaan Langsa Serahkan Berkas Dugaan Tipikor

Massa Sempat Desak Wali Kota Hadir

Saat aksi awal di Kantor Wali Kota, massa sempat menolak perwakilan pejabat Pemko dan bersikeras ingin bertemu langsung dengan wali kota dan Ketua DPRK.

Karena wali kota saat itu sedang menghadiri acara peusijuk calon jemaah haji, massa kemudian bergerak ke Kejaksaan dan berencana kembali untuk melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami siap bermalam di sini sampai wali kota menemui kami,” ujar Afrizal Roji.

 
Aksi Demo Berlangsung Sejak Pagi

Aksi demonstrasi dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dengan massa berkumpul di Lapangan Merdeka sebelum bergerak ke Kantor Wali Kota.

Mereka menyampaikan tuntutan di depan gerbang kantor Pemko dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta DPRK Langsa segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan banjir.