Restrukturisasi BUMD Dimulai, Richie Lapupa Dirut PT Pakat Beusaree, Ini Penekanan Bupati Aceh Barat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan restrukturisasi BUMD PT Pakat Beusaree sebagai langkah memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah defisit anggaran mencapai Rp61 miliar.
• Restrukturisasi ditandai dengan pelantikan Richie Lapupa sebagai Direktur Utama PT Pakat Beusaree oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Meulaboh, Senin (11/5/2026).
• Pemkab menargetkan BUMD tersebut menjadi sumber PAD baru, memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendukung UMKM, petani, dan nelayan. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai melakukan langkah restrukturisasi, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi atau penataan manajemen perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan efisiensi anggaran dan defisit keuangan yang mencapai Rp 61 miliar.

Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan Direktur Utama atau Dirut PT Pakat Beusaree (Perseroda), Richie Lapupa SH oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi di Eva Sky Hotel, Meulaboh, Senin (11/5/2026).

Dalam arahannya, Tarmizi menegaskan restrukturisasi PT Pakat Beusaree bukan sekadar pergantian jabatan. 

Tetapi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola perusahaan agar lebih profesional, produktif, dan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi untuk mendorong peningkatan tata kelola dan optimalisasi kinerja organ BUMD,” kata Tarmizi.

Menurutnya, direktur utama yang baru dilantik telah melalui proses seleksi terbuka dan transparan sehingga diharapkan mampu membawa perusahaan daerah tersebut berkembang lebih kompetitif dan adaptif terhadap tantangan ekonomi saat ini.

Baca juga: Satgas Rehab Rekon Bencana Sumatera Tinjau Infrastruktur Rusak di Jambak Aceh Barat

Bupati menyoroti kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran sejak 2025 hingga 2026.

Selain itu, berkurangnya transfer dana desa juga berdampak terhadap kemampuan pembangunan di tingkat gampong.

“Kalau sebelumnya satu desa menerima sekitar Rp 1 miliar, sekarang hanya sekitar Rp 300 juta lebih. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah menempatkan BUMD sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang usaha baru, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Tarmizi meminta jajaran direksi PT Pakat Beusaree segera melakukan pemetaan terhadap kondisi internal perusahaan, termasuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berbasis target kerja yang terukur.

Baca juga: Satresnarkoba Polres Aceh Barat Tangkap Dua Pria Lhokseumawe, Sita Sabu

“Direksi harus bekerja dengan target yang jelas dan berorientasi hasil, termasuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menciptakan peluang usaha baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD,” tegasnya.

Selain menjadi perusahaan daerah yang sehat secara bisnis, PT Pakat Beusaree juga diharapkan mampu mengambil peran sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui penguatan sektor UMKM, kemitraan dengan petani dan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat.

Pemerintah daerah optimistis, jika restrukturisasi dan penguatan manajemen berjalan efektif, PT Pakat Beusaree dapat berkembang menjadi BUMD yang kompetitif dan menjadi salah satu penopang utama pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. (sb)