Berkaca pada Bencana, Safrizal Ajak Warga Aceh Bangun Harmoni dengan Alam

Ringkasan Berita:

• Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pembangunan Aceh harus berjalan seiring dengan alam, bukan menaklukkannya. 
• Hal ini disampaikan dalam lokakarya bertajuk “Growth with Nature” di The Pade Hotel, Senin (11/5/2026).
• Safrizal mengingatkan kembali tragedi tsunami 2004 yang menewaskan lebih dari 170 ribu jiwa serta bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 yang menimbulkan kerugian Rp 68,67 triliun dan mengakibatkan 2,2 juta keluarga mengungsi.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan pembangunan Aceh harus berjalan seiring dengan alam, bukan menaklukkannya.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam lokakarya bertajuk “Growth with Nature” yang berlangsung di The Pade Hotel, Senin (11/5/2026).

Safrizal mengingatkan kembali bencana tsunami Aceh 2004 yang merenggut lebih dari 170 ribu jiwa.

Ia juga menyinggung bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 yang menimbulkan kerugian hingga Rp 68,67 triliun dan menyebabkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga mengungsi.

Menurutnya, paradigma Growth with Nature harus menjadi arah baru pembangunan Aceh ke depan.

Ia menyebut Kawasan Ekosistem Leuser sebagai modal ekologis dunia dengan valuasi jasa lingkungan lebih dari USD 600 juta per tahun.

“Menjaga hutan bukan beban pembangunan, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat,” ujar Safrizal.

Baca juga: Kutip Hadih Maja, Safrizal Ajak Aceh Bangun Harmoni dengan Alam

Safrizal juga menekankan pentingnya kearifan lokal Aceh sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Ia mengutip Hadih Maja berbunyi, “di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka,” yang bermakna menanam cemara di pesisir dan mangrove di tambak untuk melindungi masyarakat dari ancaman air pasang.

Menurutnya, pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang menjadi bukti masyarakat Aceh telah mengenal prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainability dikenal secara global.

Safrizal menambahkan, pembangunan Aceh ke depan memerlukan langkah konkret, mulai dari penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana, regulasi kawasan lindung, pengembangan solusi berbasis alam, hingga penguatan masyarakat adat dan pembiayaan hijau.

“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” tegasnya.

Lokakarya tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi arah pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan melalui perpaduan ilmu pengetahuan modern, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kearifan lokal masyarakat.(*)