Akademisi Aceh Dr Hilmi Beri Pandangan Penyebab Rupiah Terus Merosot

Ringkasan Berita:

• Akademisi Aceh Dr Hilmi menyebut pelemahan rupiah hingga Rp17.743 per dolar AS dipicu kombinasi faktor global dan domestik, seperti kuatnya dolar AS dan konflik geopolitik. 
• Pelemahan rupiah berdampak pada kenaikan harga barang impor, beban utang luar negeri, tekanan terhadap APBN dan meningkatnya inflasi impor. 
• Dr Hilmi menilai intervensi Bank Indonesia saja tidak cukup tanpa penguatan fundamental ekonomi melalui transparansi, kepastian kebijakan fiskal, dan peningkatan produktivitas nasional.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Akademisi Aceh, Dr Hilmi, SE, MM, CBA menyebutkan pada Rabu (20/5/2026) pagi, layar Bloomberg kembali memerah. 

Rupiah tercatat Rp17.743 per dolar AS, melemah 37 poin dalam satu hari.

"Bagi pelaku pasar, ini sekadar angka.

Bagi ibu rumah tangga di Pasar Inpres Lhokseumawe, bagi mahasiswa yang membayar SPP, bagi pengusaha kecil yang impor bahan baku, ini adalah tamparan langsung ke dompet," kata Dr Hilmi yang merupakan Dosen pada Program Studi Magister Keuangan Islam Terapan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Diuraikan, rupiah memang sedang tidak baik-baik saja. Sejak Januari 2026, mata uang rupiah kehilangan 6,54 persen nilainya. 

Puncaknya terjadi pada 19 Mei 2026 ketika rupiah menyentuh Rp17.765 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah. 

Baca juga: Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Dipercaya Jadi Penasihat Kota Riyadh Arab Saudi

"Bank Indonesia menyebutnya tidak business as usua dan mengaku sudah meningkatkan dosis intervensi. Tapi pasar belum juga tenang," katanya.

Lantas mengapa rupiah terus rerpukul? menurut Dr Hilmi, penyebabnya tidak tunggal. Ini adalah kombinasi badai dari luar dan pekerjaan rumah di dalam negeri.

Pertama, dolar AS masih perkasa. The Fed belum menurunkan suku bunga.

Imbal hasil US Treasury tinggi, membuat dana global lebih memilih parkir di Amerika daripada di pasar negara berkembang.

Akibatnya, indeks dolar menguat dan mata uang negara lain, termasuk rupiah, ikut terseret.

Kedua, terjadi capital outflow. Investor asing menjual saham dan obligasi Indonesia.

Baca juga: Sisa Penyintas Banjir di Aceh Utara Masih Diverifikasi untuk Pengusulan Bantuan Capai 35.757 Rumah

"Pemicunya beragam, mulai dari kekhawatiran transparansi pasar modal hingga keputusan MSCI yang mengeluarkan lebih dari 12 emiten Indonesia dari indeks global.

Saat asing keluar, mereka menukar rupiah ke dolar. Tekanan jual pun tak terhindarkan," urainya.

Ketiga, faktor geopolitik. Konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak naik. Indonesia masih importir minyak bersih.

Harga minyak naik berarti kebutuhan dolar untuk impor energi juga naik, memperlebar defisit neraca perdagangan.

Keempat, pasar mulai gelisah melihat kondisi fiskal. Defisit APBN kuartal I-2026 mencapai Rp240,1 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. 

"Angka ini membuat investor bertanya: mampukah pemerintah menjaga defisit di bawah 3 persen PDB seperti amanat UU," ujarnya.

Dampaknya Tidak Abstrak

Dr Hilmi juga menjelaskan, pelemahan rupiah sering dibahas di ruang rapat dan seminar. Tapi dampaknya sangat konkret.

Harga barang impor naik. Mesin, bahan baku, obat-obatan, bahkan gandum untuk roti, semuanya dibeli pakai dolar.

Ketika rupiah melemah, biaya produksi naik. Produsen meneruskan kenaikan itu ke konsumen. Inflasi impor jadi keniscayaan.

Lanjutnya, utang luar negeri membengkak. Perusahaan dan pemerintah yang meminjam dalam dolar kini harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk membayar cicilan.

Bagi perusahaan yang pendapatannya rupiah, ini bisa menjadi ancaman kelangsungan usaha.

Lalu, kata Dr Hilmi, APBN ikut terpukul. Subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal.

Cadangan devisa BI sudah turun sekitar $10 miliar tahun ini untuk menahan kejatuhan rupiah. Ruang gerak kebijakan fiskal jadi makin sempit.

Hanya eksportir yang tersenyum. Bagi mereka, setiap dolar yang masuk bernilai lebih banyak rupiah. Sayangnya, jumlah eksportir di Indonesia jauh lebih kecil dibanding importir dan konsumen.

Pemerintah dan BI Tidak Diam

Menurut Dr Hilmi, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Gubernur Perry Warjiyo menyatakan intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder terus ditingkatkan.

BI memprediksi tekanan akan mereda pada Juli-Agustus, ketika permintaan dolar untuk repatriasi dividen dan haji menurun.

Tapi intervensi punya batas. Cadangan devisa terkuras, dan jika kepercayaan pasar tidak pulih, upaya stabilisasi hanya menunda yang tak terhindarkan.

Pemerintah juga perlu bicara lebih jelas. Kepastian kebijakan fiskal, transparansi data ekonomi, dan komunikasi yang konsisten dengan pasar adalah modal penting untuk mengembalikan kepercayaan.

Pasar tidak butuh janji, pasar butuh arah.

Saatnya Publik Melek Risiko Valuta

Di tengah situasi ini, masyarakat biasa tidak bisa hanya menunggu. Ada langkah sederhana yang bisa dilakukan:

Jangan menambah utang dalam dolar jika pendapatan Anda rupiah. Tunda pembelian barang impor yang bisa ditunda.

Diversifikasi investasi ke aset yang relatif tahan terhadap inflasi seperti emas dan SBN. Dan bagi pelaku UMKM, ini saatnya menengok pasar ekspor. Rupiah yang lemah justru membuat produk lokal lebih kompetitif di luar negeri.

"Rupiah di Rp17.700 adalah alarm. Alarm bahwa ketahanan ekonomi kita diuji oleh dinamika global dan kebijakan domestik.

Jika kita hanya mengandalkan intervensi BI tanpa memperbaiki fundamental, maka setiap kali badai datang, rupiah akan kembali terjatuh," ujarnya.

Terakhir, Dr Hilmi menegaskan, ekonomi yang kuat tidak dibangun dari intervensi semata. Ia dibangun dari kepercayaan, transparansi, dan produktivitas.

Selama tiga hal itu belum kuat, maka Rp17.700 mungkin bukan titik terendah. (*)