Hingga Mei, Realisasi APBA Sudah Rp 3,5 Triliun, Banyak SKPA Masih Lambat

Ringkasan Berita:

• Realisasi APBA telah mencapai Rp 3,5 triliun atau 30,65 persen dari total anggaran Rp 11,6 triliun.
• Capaian ini melampaui target akhir Mei sebesar 29,23 % , dengan deviasi positif 1,42 % .
• Sekda Aceh, M Nasir, menekankan perlunya percepatan pada sejumlah SKPA dan biro yang realisasinya masih di bawah target.
• Percepatan dianggap penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan optimal sesuai rencana.
• Target realisasi hingga akhir Juni 2026 ditetapkan sebesar 38,31 %

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Hingga akhir mei 2026, realisasi dana APBA sudah mencapai Rp 3,5 triliun.

Jumlah itu merupakan 30,65 persen dari total APBA tahun ini yang mencapai Rp 11,6 triliun.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, capaian ini melampaui target akhir Mei sebesar 29,23 persen, dengan deviasi positif 1,42 persen.

Namun Sekda juga menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) maupun biro, karena realisasinya berada di bawah target sehingga perlu segera dilakukan percepatan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun administrasi.

“Percepatan realisasi anggaran penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai target,” ujar Nasir.

Dengan kondisi itu, Sekda meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran agar target pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

Baca juga: Usulan APBA-P Belum Pasti, Pemkab Aceh Selatan Siapkan Opsi Penanganan Darurat Irigasi Gunung Pudung

Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh, pada Rabu (27/5), seiring dengan capaian realisasi keuangan hingga 26 Mei 2026 yang menunjukkan kinerja positif.

Ia juga menegaskan target realisasi keuangan hingga akhir Juni 2026 ditetapkan sebesar 38,31 persen.

Karena itu, SKPA diminta memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan penyerapan anggaran, terutama pada perangkat daerah dengan deviasi tinggi.(*)