Ini Saran Mahasiswa Terkait Defist Fiskal Subulussam

Ringkasan Berita:

• AMSS meminta audit investigatif terhadap seluruh proyek Pemko Subulussalam tahun 2023–2025 guna memastikan tidak ada praktik mark-up maupun korupsi.
• AMSS mendorong pemerintah menyusun skema pembayaran utang secara bertahap, memangkas belanja seremonial dan perjalanan dinas, serta mengutamakan pelunasan utang daerah.
• Mahasiswa meminta DPRK memperkuat pengawasan anggaran dan menegaskan pemerintah harus segera mengatasi defisit fiskal agar kepercayaan publik tidak terus menurun.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Aliansi Mahasiswa Singkil Subulussalam (AMSS) menyampaikan sejumlah masukan terkait defisit fiskal yang terjadi di Pemerintahan Kota Subulussalam.

Menurut mahasiswa saran dan kritik yang dilayangkan pihaknya demi mengurai benang kusut problematika APBK Subulussalam. 

"Sebagai representasi suara mahasiswa dan masyarakat AMSS menyatakan sikap tegas, kritik, serta masukan konstruktif demi menyelamatkan masa depan Kota Sada Kata," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Singkil Subulussalam, Ahmad Fauzi, Jumat (5/6/2026).

Masukan yang disampaikan mahasiswa antara lain mendorong lembaga terkait melakukan audit investigatif seluruh proyek 2023-2025 Kota Subulussalam, guna memastikan tidak ada indikasi mark-up atau korupsi sistemis.

Kedua Pemerintah Kota Subulussalam, membuat skema pembayaran utang secara bertahap yang dituangkan dalam nota kesepakatan mengikat dan realistis. 

Kemudian pangkas total belanja seremonial, perjalanan dinas luar daerah yang tidak mendesak serta tunda proyek fisik baru pada tahun 2026. 

Baca juga: Seluruh Wilayah Subulussalam Diperkirakan Berawan, Cuaca Lembab, Kota Ini Terasa Gerah

"Alokasikan ruang fiskal sebesar-besarnya untuk melunasi utang masa lalu," ujar Ahmad Fauzi.

Berikutnya sediakan nomor antrean pembayaran berdasarkan skala prioritas. Dengan mendahulukan paket usaha mikro/kecil yang paling rentan bangkrut.

Selanjutnya memaksimalkan peran DPRK Subulussalam, dalam pengawasan anggaran untuk membayar utang.

Pada bagian lain Ahmad Fauzi mengatakan Subulussalam tidak sedang kekurangan sumber daya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah jangan lambat dalam mengatasi defisit fiskal, sebab dapat mengikis kepercayaan publik. (*)