Puluhan Dapur MBG di Aceh Tutup

Ringkasan Berita:

• Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai kabupaten/kota di Aceh terpaksa menghentikan operasionalnya sejak Senin (8/6/2026)
• 27 dapur MBG di Aceh Besar tidak beroperasi sejak hari ini. Lantaran anggaran belum cair
• Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh menghentikan atau stop operasional sementara karena mengalami keterbatasan dana operasional

Benar sesuai dengan pendataan kita di lapangan, terdapat 27 dapur MBG di Aceh Besar tidak beroperasi sejak hari ini. Lantaran anggaran belum cair. Feisal Akbar, Koordinator Wilayah SPPG Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai kabupaten/kota di Aceh terpaksa menghentikan operasionalnya sejak Senin (8/6/2026). Penutupan ini terjadi serentak di sejumlah daerah akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dampaknya, ribuan siswa di sekolah-sekolah tidak lagi menerima makanan bergizi gratis, sementara relawan, koki, dan UMKM yang terlibat juga kehilangan aktivitas. Hingga kini di Aceh tercatat ada 745 SPPG yang sudah memiliki SKEP.

Gelombang penutupan di berbagai daerah

Di Aceh Besar, sebanyak 27 dapur MBG berhenti beroperasi. Koordinator Wilayah SPPG Aceh Besar, Feisal Akbar, menegaskan, “Benar sesuai dengan pendataan kita di lapangan, terdapat 27 dapur MBG di Aceh Besar tidak beroperasi sejak hari ini. Lantaran anggaran belum cair.” Dari total 60 dapur, hanya 54 yang masih berjalan, sementara enam lainnya masih dalam proses administrasi.

Di Aceh Barat, 10 dapur MBG juga tutup. Koordinator wilayah, Gladys, menjelaskan, “Untuk di Aceh Barat sendiri ada 10 dapur yang berhenti operasional. Per hari ini sudah dilaporkan dan sedang diproses pencairan.” Beberapa dapur masih bertahan dengan sisa dana, namun hanya cukup untuk dua hingga tiga hari ke depan.

Di Nagan Raya, enam dari 14 dapur MBG berhenti beroperasi. Koordinator Wilayah BGN, Shaleha, berharap minggu ini dana masuk kembali sehingga SPPG dapat beroperasional seperti biasa.

Di Aceh Selatan, tujuh dapur MBG tutup sementara. Kepala SPPG Tapaktuan Padang, Amirul Hadi Hasibuan, membenarkan, “Betul, terkait terkendala administrasi pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper).”

Di Kota Langsa, enam dapur MBG menghentikan operasional karena supplier bahan pangan belum menerima pencairan dana. Koordinator Wilayah MBG Kota Langsa, Putri Balqis, menegaskan,  bahwa 6 dari 28 SPPG berhenti operasional, karena menunggu cairnya saldo Virtual Account (VA). Akibatnya, puluhan sekolah tidak lagi menerima makanan bergizi gratis.

Di Sabang, dua dari tiga dapur MBG berhenti beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Sabang, Yuni Karnisa, menjelaskan, 2 dari tiga SPPG berhenti sementara karena menipisnya saldo VA BGN. Satu SPPG masih tetap berjalan karena sudah dilakukan top up.  Akibatnya, layanan gizi di 39 sekolah terdampak.

Sementara itu, di Aceh Jaya, seluruh 12 dapur MBG masih beroperasi normal. Namun, Koordinator BGN Aceh Jaya, Cut Lisa, mengingatkan, kemungkinan ada 2 yang tidak beroperasi atau tutup sementara jika dana operasional belum masuk.

Dampak yang meluas

Penutupan puluhan dapur MBG ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program pemenuhan gizi di Aceh. Ribuan siswa di berbagai kabupaten/kota tidak menerima makanan bergizi gratis, sementara relawan, koki, dan UMKM yang terlibat juga kehilangan aktivitas.

Selain itu, supplier bahan pangan yang menjadi mitra dapur MBG juga terdampak. Di Langsa, misalnya, pemasok bahan pangan menghentikan pasokan karena belum menerima anggaran untuk satu periode (12 hari). Hal ini memperlihatkan betapa rapuhnya rantai distribusi ketika pencairan dana terhambat.

Meski begitu, para koordinator wilayah optimis pencairan dana akan segera dilakukan. “Infonya anggaran tersebut akan segera dicairkan dalam minggu ini,” kata Feisal Akbar di Aceh Besar. Harapan serupa disampaikan Gladys di Aceh Barat dan Shaleha di Nagan Raya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah pusat di bawah BGN untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, terpenuhi secara merata.(ra/iw/zb/rb/riz/sb)