Haji Uma dan Kapolda Aceh Sorot Kasus Perambahan Hutan dan TPPO

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H Sudirman Haji Uma bersilaturahmi dengan Kapolda Aceh, Brigjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah di Mapolda Aceh, Rabu pagi (3/9/2025). Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkini, di antaranya kasus perambahan hutan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Haji Uma mengatakan perlunya perhatian khusus terkait aktivitas perambahan hutan di sejumlah daerah di Aceh, mengingat dampaknya tidak hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada bencana alam dan berkurangnya ruang hidup masyarakat.

Selain itu, Haji Uma juga menyoroti kasus TPPO yang semakin marak mencuat dan melibatkan warga Aceh baik sebagai korban maupun jaringan pelaku agen, khususnya di luar negeri seperti Myanmar, Laos dan Kamboja. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menekan praktik perdagangan orang yang menjadikan warga Aceh sebagai korban. 

“Sebagai wakil daerah, saya berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat. Laporan terkait perambahan hutan dan TPPO ini saya sampaikan langsung agar mendapat perhatian serius dari bapak Kapolda Aceh. Kita semua berharap adanya langkah penegakan hukum yang tegas sekaligus upaya pencegahan yang terukur,” harap Haji Uma.

Selain itu, Haji Uma menaruh harapan besar kepada Kapolda Marzuki Ali selaku putra Aceh untuk perbaikan kinerja kepolisian ke depannya. Terutama dalam penegakan hukum dan keamanan yang mengedepankan nilai kearifan lokal, adat dan budaya serta syariah Islam yang berlaku di Aceh.

Tidak lupa Haji Uma mengapresiasi Kapolda Aceh dalam melakukan pengamanan massa aksi demo di Banda Aceh pada 1 September 2025 melalui pendekatan yang humanis dan merangkul, sehingga tercipta kondisi yang kondusif tanpa adanya kericuhan dan tindak anarkis selama berlangsungnya aksi demo tersebut.

Sementara Kapolda Aceh dalam kesempatan tersebut menyambut baik masukan dan laporan yang disampaikan, serta menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Haji Uma memperkuat peran pengawasan dan advokasi aspirasi masyarakat Aceh, sekaligus menjaga hubungan kerja yang produktif antara DPD RI dengan kepolisian di daerah.(adi)