Hamid Awaluddin Sebut Mualem Jadi Gubernur Aceh Bukti Nyata Hasil Perdamaian

“Pak Mualem atau panglima perang dulunya di hutan sekarang jadi gubernur, itu konkret hasilnya perdamaian,” kata Hamid Awaluddin, dikutip Serambinews.com dari postingan media sosial resmi Mualem, Sabtu (6/9/2025). 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Hamid Awaluddin, menyebutkan kepemimpinan Muzakir Manaf alias Mualem sebagai Gubernur Aceh saat ini merupakan salah satu bukti nyata dari hasil perdamaian yang lahir melalui Perjanjian Helsinki 2005 silam.

Menurut Hamid, proses demokrasi yang melahirkan Mualem sebagai pemimpin Aceh tidak bisa dilepaskan dari kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Rencong.

“Pak Mualem atau panglima perang dulunya di hutan sekarang jadi gubernur, itu konkret hasilnya perdamaian,” kata Hamid Awaluddin, dikutip Serambinews.com dari postingan media sosial resmi Mualem, Sabtu (6/9/2025). 

Pernyataan tersebut disampaikan Hamid, saat berkunjung ke kediaman Mualem di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (5/9/2025) kemarin. 

Pada postingan akun medsos, Mualem disebut bahwa dalam kunjungan itu Hamid juga menceritakan kembali mengenai proses perundingan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam.

Kala itu, Hamid mewakili Republik Indonesia dalam penandatanganan naskah perjanjian.

Ia erharap perdamaian yang telah tercipta di Aceh senantiasa dijaga dan terus dirawat.

Baca juga: Nezar Patria Lantik Pengurus Kagama Aceh 2025-2030, Mualem Ajak Keluar dari Provinsi Termiskin

Hamid juga menyebut, bahwa hasil perdamaian antara Aceh dengan RI telah menghasilkan banyak perubahan dan ketentraman di Tanah Rencong. 

“Waktu perang warung kopi di Banda Aceh itu buka pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB. Sekarang Ulee Kareng sampai tengah malam, berarti ada manfaatnya perdamaian,” ungkapnya.

Selain itu, kata Hamid, hasil perdamaian juga menjadikan Aceh sebagai daerah yang berbeda dengan provinsi lain, di mana Aceh memiliki kekhususan dan sah diakui secara Undang-Undang. 

“Salah satu contohnya adalah mengangkat Kapolda Aceh, Kajati di Aceh tidak bisa di-drop begitu saja. Harus seatas, seizin kepala pemerintahan, siapa kepala pemerintahan? Ya gubernur,” ungkap Hamid. (*)

Baca juga: Ngopi Bareng Mualem, Kapolda: Kita Miliki Tanggung Jawab Menjaga Aceh Damai