Aksi Jilid 2 di Meulaboh, Ratusan Mahasiswa Desak Reformasi Pajak dan UU Perampasan Aset

Selain itu, mereka juga mendesak dilakukannya reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat, serta meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer dana APBN ke daerah.

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di halaman Gedung DPRK Aceh Barat, Senin (8/9/2025).

Aksi yang dimulai sejak siang hingga menjelang sore itu berlangsung tertib dan aman, tanpa kericuhan. 

Massa yang datang dalam jumlah besar menyampaikan aspirasi terkait isu-isu nasional dan daerah, yang langsung direspons oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Hj Siti Ramazan, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Berbeda dengan aksi sebelumnya pada 1 September 2025 yang sempat memicu gesekan dengan aparat keamanan, kali ini jalannya aksi berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat dari pihak kepolisian, TNI dan dan Satpol PP. 

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo, Putra Rahmat, menyatakan bahwa semua tuntutan mahasiswa telah disampaikan dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRK di lokasi aksi.

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan aksi kali ini, menjadi motivasi untuk terus mengawal proses hingga ke tingkat DPRA bahkan ke nasional.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pengesahan Undang-Undang perampasan aset, sebagai langkah tegas terhadap koruptor agar seluruh hasil kejahatan mereka bisa disita negara. 

Selain itu, mereka juga mendesak dilakukannya reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat, serta meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer dana APBN ke daerah.

Baca juga: Sosok Jilbab Pink Viral Saat Demo DPR, Keponakannya Seorang Polisi Sebut Ibu Ana Berkebutuhan Khusus

Mahasiswa juga menolak rencana kenaikan pajak yang dinilai membebani masyarakat dan mendesak pembatalan kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu, massa menuntut dilakukannya reformasi besar-besaran terhadap DPR, termasuk pelaksanaan audit independen yang hasilnya diumumkan ke publik, serta penolakan terhadap mantan koruptor untuk maju sebagai calon legislatif. 

Mereka juga menyoroti adanya perlakuan istimewa terhadap anggota DPR, termasuk dalam hal perpajakan, dan menuntut agar fasilitas khusus tersebut dihapuskan sebagai bentuk keadilan sosial dan integritas lembaga legislatif.

Aksi mahasiswa ini berakhir damai dan ditutup dengan komitmen bersam,a untuk terus mengawal isu-isu tersebut hingga mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.(*)

Baca juga: Gaji Bersih yang Diterima DPR Kini Berkurang Rp 34,5 Juta, Apa yang Beda?