Krisis Etika Digital di Puskesmas Julok, Ahli Komunikasi Sebut perlu adanya Budaya Pelayanan Beradab

Dari kacamata komunikasi organisasi, munculnya konten olok-olok instruksi pimpinan menunjukkan adanya gap komunikasi internal antara pimpinan dan staf lapangan.

"Budaya kerja yang belum sepenuhnya menanamkan nilai akuntabilitas dan pelayanan publik menyebabkan pesan pimpinan dipersepsikan sebagai formalitas bukan motivasi," jelas Kamaruddin.

Insiden ini harus menjadi titik balik (turning point) bagi pemerintah Aceh Timur untuk secara umum melakukan pembenahan sistem komunikasi internal dan budaya organisasi.

Kamaruddin melanjutkan, sanksi administratif tidak cukup untuk, tetapi juga harus disusul dengan pemberdayaan komunikasi internal  yang lebih bagus mulai dari menyusun pedoman etika bermedia sosial ASN Aceh Timur, agar pegawai tahu bahwa konten yang dibuat oleh mereka merupakan cerminan citra institusi publik.

"Pemkab harus mampu mengubah krisis menjadi momentum pembenahan, tidak hanya tentang komunikasi internal, namun juga kesadaran etos dan tanggung jawab moral semua pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. (*)