Targetkan Maturitas SPIP Tetap Setara Provinsi Aceh, Inspektorat Abdya Bimbing 43 Asesor

Hamdi menekankan bahwa SPIP tidak sekedar formalitas, tetapi menjadi alat penting dalam mendeteksi dini permasalahan, memperkuat pengendalian dan meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintahan. 

"SPIP ini harus menjadi proses berkesinambungan yang melibatkan semua unsur. Oleh karena itu, kami berharap peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius," harapnya.

Ia menyebutkan, Inspektorat Abdya akan tetap memberikan bimbingan teknis lanjutan untuk menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang oleh para asesor dalam proses pelaksanaan SPIP maupun penyusunan manajemen resiko di masing-masing OPD. 

Menurutnya, SPIP berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

"SPIP ini merupakan sistem pengendalian intern menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang menjadi bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya. 

Hamdi menyebutkan, pelaksanaan SPIP juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Baca juga: Ternyata, Satu Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Abdya Residivis 

 Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah wajib menyelenggarakan pengendalian atas seluruh kegiatan pemerintahan. 

Hasil dari penilaian mandiri SPIP ini, jelas Hamdi, nantinya akan melewati proses penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di inspektorat Abdya. 

Selanjutnya, sambung Hamdi, evaluasi akhir akan dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh dan BPKP pusat. 

"Tujuannya adalah memastikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," pungkas Hamdi. (*)