MBG: Sebuah Kontraproduktif dari Niat Baik, Refleksi Hari Pangan Sedunia

Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc

PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sejak masa kampanye memang memiliki misi mulia, sebut saja seperti untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan keadilan sosial dalam bidang kesehatan.

Namun sejak dari awal gagasan tersebut digulirkan, ada banyak sekali pihak terutama para pakar yang telah mengingatkan bahwa tanpa disertai desain kebijakan yang matang dan implementasi yang terukur, program ini bisa berbalik menjadi kontraproduktif, baik dari segi efektivitas gizi, efisiensi anggaran, hingga keberlanjutan program.

Kini, beberapa bulan setelah peluncurannya di berbagai daerah sebagai tahap uji coba, kekhawatiran tersebut mulai terbukti.

Laporan dari sejumlah daerah seperti Bekasi, Sidoarjo, dan Kupang menunjukkan bahwa distribusi makanan sering kali tidak tepat waktu, tidak memenuhi standar gizi, dan bahkan menyebabkan sampah makanan karena anak-anak enggan mengonsumsinya. 

Misalnya, dalam satu kasus di Jawa Tengah, paket makanan yang dibagikan hanya berisi nasi putih dan nugget goreng, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah.

Bahkan yang terkini juga banyak muncul kasus keracunan seperti yang terjadi di Bandung Barat, Bogor, Kepulauan Riau, Karang Anyar, dan Klaten. Bahkan di Aceh sendiri juga tidak luput dari peristiwa naas tersebut seperti yang terjadi di Matang Kuli-Aceh Utara, Kuala Simpang-Aceh Tamiang, dan Bireuen.

Kejadian seperti ini terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasinya. Kita masih bersyukur hingga saat ini belum ada kasus keracunan MBG yang berujung pada korban jiwa.

Namun, suara penolakan MBG mulai masif diperdengarkan masyarakat termasuk oleh anak sekolah sendiri yang menjadi sasaran penerima asupan MBG. Mulai dari melalui kicauan media sosial, penandatangan petisi hingga demonstrasi seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jakarta, Papua, dan Jawa Barat.

Jika dirunut lebih dalam, permasalahan ini tentu bukan hanya soal teknis. Sejumlah pakar gizi dan kebijakan publik telah mengkritisi pendekatan “satu arah” pemerintah dalam menyusun program ini. Minimnya k

eterlibatan ahli gizi, pemda, sekolah, hingga orang tua menyebabkan miskomunikasi antara niat dan eksekusi. Alih-alih meningkatkan gizi anak, program ini justru berisiko menciptakan ketergantungan, menumpuk pemborosan, dan gagal mencapai sasaran utama yakni perbaikan status gizi.

Dengan estimasi biaya mencapai lebih dari Rp 400 triliun per tahun, program ini tergolong salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Namun, pertanyaan besar yang muncul apakah struktur pengawasan dan akuntabilitas fiskal kita sudah siap menghadapi beban sebesar itu?

Rasa-rasanya, dana sebesar itu akan lebih efektif jika dibagi dalam intervensi gizi berbasis komunitas, pelatihan ibu hamil, peningkatan layanan posyandu, dan subsidi makanan sehat di daerah rawan pangan. Sayangnya, pendekatan top-down masih mendominasi, membuat inovasi lokal dan kearifan pangan setempat terpinggirkan.

Sebenarnya program serupa ini telah banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, berbeda dengan kita, pendekatannya jauh lebih holistik. Jepang, misalnya, sukses menjalankan program makan siang sekolah (kyuushoku) selama puluhan tahun dengan hasil nyata, tingkat obesitas anak rendah, prestasi akademik meningkat, dan budaya makan sehat terbentuk sejak dini. Lihat generasi Jepang saat ini, jauh dari kesan Ohara (tokoh bertubuh pendek dalam film legendaris TVRI yang tayang 1990-an)

Rahasianya? Bukan hanya soal makan gratis, tetapi soal pendidikan gizi, keterlibatan guru, perencanaan menu oleh ahli gizi, dan partisipasi siswa dalam penyajian makanan.