Farhan Dorong Pemko Lhokseumawe Lakukan Diversifikasi PAD

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri | Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yang juga tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), Farhan Zuhri,S.Hum, M.Pd, mendorong Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk memperkuat strategi diversifikasi (Perluasan basis pendapatan) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Caranya, dengan mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini idle atau belum termanfaatkan secara produktif. 

Langkah ini dinilai penting di tengah penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta rendahnya realisasi PAD dari sektor aset pada tahun berjalan.

Berdasarkan publikasi resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe yang diterbitkan pada 29 Oktober 2025, target PAD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 80,9 miliar, dengan realisasi hingga Oktober mencapai Rp 65,08 miliar atau 80,46 persen dari target. 

Dari total tersebut, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencerminkan pendapatan dari aset dan investasi daerah baru terealisasi sekitar Rp 3,42 miliar dari target Rp 15,5 miliar, atau hanya 22 persen. 

Capaian ini menunjukkan perlunya kebijakan diversifikasi yang lebih kuat di sektor aset.

Farhan menilai bahwa kondisi tersebut menjadi cermin penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas sumber PAD di luar pajak dan retribusi konvensional. 

“Diversifikasi PAD perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi aset yang sudah dimiliki daerah. Aset idle yang tidak produktif harus diubah menjadi sumber ekonomi baru yang bisa menopang kemandirian fiskal kota,” ujarnya, kepada Serambinews.com Rabu (30/10/2025).

Menurutnya, pemerintah dapat mengimplementasikan diversifikasi PAD melalui pengelolaan aset produktif secara profesional, salah satunya dengan melibatkan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) atau PTPL. 

“PTPL harus diberi ruang untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan usaha berbasis aset daerah. Pemerintah harus mendukungnya dengan regulasi yang kuat dan tata kelola yang transparan,” kata politisi PKS tersebut.

Selain penguatan peran PTPL, ia juga menekankan perlunya inventarisasi aset secara menyeluruh dan pembaruan data nilai ekonomi aset daerah sebagai fondasi kebijakan.

Farhan juga menyoroti pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara BPKD, Dinas Perizinan, dan PTPL, agar kebijakan diversifikasi PAD di bidang aset berjalan terarah. 

Ia menilai koordinasi yang kuat akan mempercepat proses legalitas dan memastikan hasilnya berkontribusi langsung terhadap kas daerah.

Sebagai anggota Banggar, Farhan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal yang inovatif dan realistis.

“Diversifikasi PAD bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Ketika sumber dari luar menurun, maka sumber dari dalam harus diperkuat. Aset idle harus menjadi energi baru bagi keuangan daerah. Inilah momentum bagi Lhokseumawe untuk perlahan bangkit dan mandiri secara fiskal,” pungkasnya.(*)