Realisasi Belanja Negara di Aceh Sudah Rp 32 Triliun, Sedangkan Penerimaan APBN Rp 3,8 Triliun

Ringkasan Berita:

• Sementara untuk pendapatan atau penerimaan negara sudah mencapai Rp3,88 triliun (55 persen). 
• Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,51 triliun (42,5 persen), Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp403,35 miliar (140,5 persen).
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp962,45 miliar (129 persen).

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Realisasi belanja negara di Aceh hingga September 2025 sudah mencapai Rp 32,74 triliun. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp9,65 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp23,09 triliun.

Sementara untuk pendapatan atau penerimaan negara sudah mencapai Rp3,88 triliun (55 persen). Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,51 triliun (42,5 persen), Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp403,35 miliar (140,5 persen), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp962,45 miliar (129 persen).

Realisasi dan penerimaan ini terungkap dalam pertemuan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama dengan rekan-rekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mendiskusikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh.

Kabid Pelayanan dan Humas Kanwil Pajak Aceh, Agung Saptono menyampaikan, Belanja Pemerintah Pusat secara year on year mengalami penurunan sebesar 25,60 persen, meski secara persentase realisasi sudah tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yakni 65,4 persen.

Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran. Realisasi belanja barang dan modal masih rendah, masing-masing baru 54,6 persen dan 35,1 persen. Sedangkan realisasi Belanja Transfer ke Daerah secara year on year mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen, utamanya disebabkan oleh turunnya penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum.

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi hingga 30 September 2025 mencapai Rp22,32 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh hingga 30 September 2025 adalah sebesar Rp24,70 triliun, dimana sumber pendapatan APBD terbesar masih berasal dari Pendapatan dari Dana Transfer.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga melakukan monitoring terhadap beberapa Program Strategis Nasional yang ada di Aceh yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Per September 2025, program MBG di Aceh meliputi SPPG aktif sebanyak 319 unit dari target 645 unit, total supplier sebanyak 574 supplier dan total penerima manfaat 974.761 orang.

Program FLPP menyalurkan pembiayaan sebesar Rp177,7 miliar untuk 1.512 unit rumah di 208 lokasi dan tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Aceh kecuali di Aceh Jaya, Aceh Selatan, Kota Sabang, dan Simeulue dengan melibatkan 141 perusahaan pengembang. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fungsi hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah diterbitkan di Aceh adalah sebanyak 64 dokumen PBG untuk 1.334 unit rumah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran di bidang perumahan dalam APBD Aceh untuk pembangunan dan/atau renovasi 3.114 unit rumah.

Program Sekolah Rakyat saat ini memiliki total 275 siswa dari 3 lokasi di Aceh, yaitu 100 siswa di SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar, 100 siswa di Sentra Darussa’adah Aceh Besar, dan 75 siswa di SKB Labuhan Haji Aceh Selatan. Pembelajaran sudah dimulai sejak Senin 14 Juli 2025 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025/2026.

Implementasi Sekolah Rakyat tahap 1C direncanakan dilaksanakan pada lima kabupaten/kota yaitu di Kota Subulussalam, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Singkil. Sementara tahap 1D hanya satu kota yaitu di Kota Lhokseumawe.

Saat ini telah terbentuk 6.549 Koperasi Merah Putih yang terdiri dari 6.535 koperasi desa dan 14 koperasi kelurahan. Dari jumlah tersebut 2.113 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) dan 134 koperasi sudah memiliki gerai dengan jumlah gerai aktif sudah sebanyak 206 gerai. Sementara itu 48 koperasi juga sudah mengajukan 247 proposal bisnis.