AS Usul Selat Hormuz Dikelola Banyak Negara tanpa Iran

Ringkasan Berita:

• Langkah ini dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan sekaligus menjamin kelancaran jalur vital perdagangan energi dunia.
• Sumber diplomatik menyebutkan, gagasan tersebut dipresentasikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pertemuan para menteri luar negeri G7 pekan lalu.

SERAMBINEWS.COM - Pemerintahan Donald Trump mengusulkan rencana ambisius untuk menyerahkan pengelolaan Selat Hormuz kepada sebuah konsorsium multinasional.

Langkah ini dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan sekaligus menjamin kelancaran jalur vital perdagangan energi dunia.

Sumber diplomatik menyebutkan, gagasan tersebut dipresentasikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pertemuan para menteri luar negeri G7 pekan lalu.

Dalam paparannya, Rubio menekankan bahwa jalur pelayaran itu akan tetap terbuka dengan prinsip “tanpa biaya dan sirkulasi bebas”.

Namun, berkembang pula usulan tandingan yang melibatkan negara-negara kawasan seperti Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Skema ini juga mengedepankan pengelolaan bersama, tetapi dengan tambahan biaya transit bagi kapal yang melintas mirip dengan sistem di Terusan Suez.

Baca juga: Trump Pilih Akhiri Perang Tanpa Buka Selat Hormuz? Ancaman Krisis Energi Mengintai

Dalam model tersebut, kapal-kapal akan dikenakan tarif berdasarkan ukuran dan muatan, yang berpotensi menjadi sumber pendapatan besar bagi negara pengelola.

Selain itu, penerapan biaya juga dipandang sebagai alat tawar dalam perundingan damai dengan Iran, agar negara tersebut bersedia mengurangi dominasinya atas jalur strategis tersebut.

Secara geografis, Selat Hormuz memang tidak dimiliki satu negara, melainkan berada di wilayah perairan Iran dan Oman.

Meski demikian, Teheran selama ini memiliki pengaruh besar, termasuk kemampuan untuk memblokade jalur tersebut yang dapat mengguncang pasar energi global.

Selat Hormuz sendiri menangani sekitar 20 persen ekspor minyak dunia, menjadikannya salah satu titik paling krusial dalam rantai pasok energi internasional. Ketegangan di kawasan ini meningkat setelah serangkaian serangan militer antara AS, Israel, dan Iran.

Meski demikian, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz bukan satu-satunya prioritas utama pemerintah AS saat ini.

“Pembukaan penuh selat adalah sesuatu yang terus diupayakan, tetapi tujuan utama operasi telah ditetapkan dengan jelas oleh presiden,” ujarnya dalam konferensi pers.

Di sisi lain, Pakistan dan sejumlah negara mediator sebelumnya telah memperingatkan bahwa rencana AS kemungkinan besar akan ditolak oleh Iran, sehingga jalan menuju kesepakatan masih menghadapi tantangan besar.

Dengan dua skema berbeda bebas biaya ala AS dan model berbayar ala konsorsium regional masa depan Selat Hormuz kini berada di persimpangan penting yang dapat menentukan stabilitas energi global.(*)