Tolak Gencatan Senjata 45 Hari, Teheran Minta Perang Berakhir Total, Bukan Sekedar Dijeda

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militernya telah menyerang kompleks petrokimia terbesar Iran di Asaluyeh.

"Militer baru saja melakukan serangan dahsyat terhadap pabrik petrokimia terbesar Iran, yang terletak di Asaluyeh, target utama yang bertanggung jawab atas sekitar 50 persen produksi petrokimia negara itu", kata Katz dalam pernyataan video dilansir AFP, Senin.

Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan terhadap Zona Khusus Petrokimia Mahshahr di Provinsi Khuzestan.

“Saat ini, kedua fasilitas tersebut, yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen ekspor petrokimia Iran, telah dinonaktifkan dan tidak lagi berfungsi,” kata Katz.

Menurutnya, serangan tersebut memberikan “pukulan ekonomi berat senilai puluhan miliar dollar” bagi Iran.

Baca juga: Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewat Selat Hormuz Gratis, Nasib Indonesia Belum Jelas

Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengeklaim bahwa serangan negaranya telah menghancurkan sekitar 70 persen kapasitas produksi baja Iran, sektor penting bagi industri militer, termasuk produksi rudal dan drone.

Israel pun menegaskan akan terus melanjutkan serangan terhadap infrastruktur strategis Iran sebagai bagian dari kampanye militernya.

Kecaman sebagai kejahatan perang

Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Trump juga menuai sorotan tajam dari komunitas internasional.

Dikutip dari NBC News, Selasa, saat ditanya mengenai potensi tuduhan kejahatan perang, ia menjawab singkat, “Tidak, sama sekali tidak.”

Adapun hingga kini, belum ada tanda-tanda pemberontakan di Iran. Sebaliknya, warga sipil dilaporkan lebih banyak berlindung dari serangan yang terus berlangsung.

Sementara itu, peringatan dari komunitas internasional kian menguat.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Setiap serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran yang sangat jelas,” ujarnya.

Sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan Turki juga telah mengajukan proposal gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Di sisi lain, Iran bersama Oman tengah menyusun mekanisme pengelolaan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia pada masa damai.

Namun, sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, Iran menolak mengizinkan kapal AS dan Israel melintas di jalur tersebut.

Artikel ini telah tayang di TribunNewsmaker.com