Viral Struk Harga Asli Pertalite Lebih Mahal dari Pertamax, Pertamina Buka Suara

SERAMBINEWS.COM - Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan struk pembelian BBM jenis Pertalite.

Narasi dalam video tersebut memancing perdebatan panas lantaran menunjukkan angka yang dianggap tidak logis: harga asli (keekonomian) Pertalite diklaim menyentuh Rp16.088 per liter lebih tinggi dari harga jual Pertamax yang berada di kisaran Rp12.800 per liter.

Video yang diunggah akun TikTok okbhermansyah tersebut viral setelah sang pengunggah mempertanyakan mekanisme subsidi pemerintah yang dianggap "akal-akalan".

Narasi yang Menggemparkan Netizen

Dalam videonya, pengunggah menyoroti rincian angka yang tertera di struk pengisian. Ia membandingkan nilai subsidi dengan kualitas bahan bakar (RON) yang diterima konsumen.

“Akal-akalan si Bahlil. Ayo kita main akal-akalan nih sama si Bahlil."

"Coba saudara-saudaraku ya, harga Pertalite non subsidi Rp16.088. 

Nah, disubsidi sama pemerintah Rp6.088, harga jual jadi Rp10.000."

"Jadi kalau tidak disubsidi, berarti harganya Rp16.088."

"Nah pertanyaannya, kenapa mesti Pertalite yang disubsidi? 

Kenapa bukan Pertamax, ya kan? Yang Pertamax harganya Rp12.800."

"Nah coba bayangin, masa iya harga asli Pertalite lebih mahal daripada harga Pertamax?"

"Sementara Pertamax itu tidak disubsidi. 

Baca juga: Update Harga Emas di Banda Aceh 14 Mei 2026: Turun Rp 50.000 per Mayam

Padahal ronnya lebih bagus Pertamax."

"Nah tapi kok ronnya lebih bagus Pertamax, tapi harganya lebih mahal Pertalite? Coba kalau bukan akal-akalan si Bahlil ini apaan?"

"Rp6.088 ini ke mana uangnya itu? Kenapa bukan Pertamax yang disubsidi, ya kan?"

"Kalau Pertamax yang disubsidi Rp6.000 ini, berarti dari Rp12.800 jadi sekitar Rp7.000-an, atau Rp6.500-an mungkin."

"Kalau Pertamax yang disubsidi, lebih sejahtera rakyat, ya kan? 

Karena harganya Rp12.800. Di sini subsidi Rp6.000. Tapi kan di sini tidak masuk akal, ya kan?"

"Pertalite ronnya lebih rendah tapi harganya lebih mahal. Sementara Pertamax yang ronnya lebih tinggi tapi lebih murah."

Klarifikasi Pertamina: Ada Salah Paham dalam Membaca Data

Menanggapi gelombang tanda tanya dari publik, Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan penjelasan teknis. Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan DIY, Taufik Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami cara membaca data harga keekonomian secara utuh.

Taufik menjelaskan bahwa rendahnya harga Pertamax saat ini bukan karena harga aslinya memang murah, melainkan karena ada intervensi dari perusahaan untuk menjaga stabilitas.

“Tidak seperti itu cara membaca struknya. Jadi, Pertamax mengapa harganya segitu agar mempertahankan daya beli masyarakat. Pertamax itu tetap disubsidi, tetapi oleh Pertamina,” ungkap Taufik kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

Baca juga: Kondisi Kamaruddin Simanjuntak Memprihatinkan: Tubuh Kurus Drastis, Benarkah Sakit "Kiriman"?

Strategi Menahan "Tsunami" Konsumen ke BBM Bersubsidi

Taufik membeberkan alasan krusial mengapa harga Pertamax dijaga agar tidak terpaut terlalu jauh dengan Pertalite. Jika harga Pertamax dilepas sepenuhnya mengikuti fluktuasi pasar dunia (harga keekonomian murni), maka akan terjadi migrasi besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Jika hal itu terjadi, kuota Pertalite yang dibiayai oleh APBN akan jebol dalam waktu singkat.

“Kalau Pertamax ikut naik, bayangannya semua orang beralih ke Pertalite. Padahal, Pertalite ada kuotanya yang merepresentasikan anggaran negara,” jelasnya.

Dengan kata lain, Pertamina sengaja "menombok" atau menanggung selisih harga Pertamax untuk menjaga agar kelompok masyarakat kelas menengah tetap menggunakan BBM non-subsidi, sehingga beban APBN untuk Pertalite tidak semakin membengkak.

Situasi ini semakin kompleks mengingat harga minyak mentah dunia sedang tidak stabil. Taufik menyebut eskalasi geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz, menjadi faktor penentu naiknya biaya produksi BBM. Namun, penetapan harga jual di SPBU tetap melalui pertimbangan matang bersama pemerintah.

“Untuk kenaikan non subsidi itu selalu kami konsultasikan dengan pemerintah. Harga riil mengacu MOPS atau Mean of Platts Singapore yang menjadi patokan harga minyak dunia,” pungkas Taufik.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com