5 PR Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa Usai Dilantik: Pajak, Utang Hingga Gaji Wamen Rangkap Jabatan

SERAMBINEWS.COM - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet yang mengejutkan, di mana Yudhi menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati yang telah lama menjabat.

Penggantian ini tidak hanya menandai babak baru dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan besar.

Para pengamat ekonomi menyebutkan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Yudhi.

PR ini termasuk isu-isu krusial yang belakangan sempat menghebohkan publik.

Lantas apa saja PR yang harus diselesaikan oleh Yudhi sebagai Menteri Keuangan yang baru?

PR Yudhi sebagai Menkeu baru

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira dalam tayangan 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (9/9/2025) mengungkapkan, ada lima pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu baru.

Pertama, Bhima menyoroti masalah pajak yang menurutnya menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Baca juga: Harta Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Baru, Totalnya Capai Rp39,21 Miliar Tanpa Utang

Ia menilai Yudhi harus bisa menyelesaikan isu ini agar konsumsi rumah tangga dapat kembali meningkat.

"Semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah dari sisi pajak, dari sisi pungutan itu yang harus diselesaikan paling cepat itu karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik," ujar Bhima seperti dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Kedua, Bhima meminta Yudhi mengevaluasi insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan. 

Setiap tahun, negara mengeluarkan Rp530 triliun untuk belanja perpajakan, termasuk insentif bebas pajak hingga 20 tahun.

Menurut Bhima, audit perlu dilakukan untuk memastikan insentif ini tepat sasaran, terutama terkait penyerapan tenaga kerja.

"Nah, itu coba di dicek insentif-insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan terutama dalam konteks investasi apakah sudah benar laporan keuangannya sudah benar menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Ketiga, Bhima menekankan pentingnya inovasi dalam masalah utang negara.