Wamenaker: Penyeragaman Bungkus Rokok Tak Efektif Kurangi Perokok

Ringkasan Berita:* Wamenaker Afriansyah Noor menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tidak efektif menekan konsumsi tembakau karena peringatan bergambar yang sudah ada pun tak mengurangi jumlah perokok.

* Kemenperin menilai kebijakan ini berpotensi mempermudah produksi rokok ilegal, melanggar HAKI & menimbulkan hambatan perdagangan internasional.

* Kemenkes tetap menggodok Rancangan Permenkes terkait kemasan polos rokok, namun masih mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap petani, buruh, dan industri rokok

SERAMBINEWS.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tidak akan efektif menekan konsumsi tembakau. 

Pasalnya peringatan bergambar pun terbukti tidak menurunkan jumlah perokok.

Pandangan serupa disampaikan Kementerian Perindustrian, yang menilai kebijakan tersebut justru berpotensi mempermudah produksi rokok ilegal dan melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) produsen.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan masih menimbang dampak ekonomi kebijakan ini terhadap petani, buruh, dan industri rokok nasional sebelum aturan baru diberlakukan.

"Orang yang terkena efek merokok diasumsikan tenggorokannya bolong, ya kan?

Ya packaging itu kan sudah berjalan, sudah lama dan tidak ada masalah buat para perokok juga," kata Afriansyah di Menara Kadin, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (30/10/2025).

Baca juga: 11.880 Batang Rokok Ilegal Disita, Ini yang Dilakukan Satpol PP–WH Aceh Besar & Bea Cukai Banda Aceh

Kata Afriansyah, meskipun gambar-gambar peringatan kesehatan itu ada di setiap bungkus, perokok tetap membeli produk tersebut. 

Karena itu, menurutnya, rencana standardisasi kemasan tidak akan efektif menurunkan angka konsumsi perokok aktif.

"Tetap saja mereka (perokok) beli itu barang. Jadi tidak ada dampaknya," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan standardisasi warna bungkus produk tembakau berpotensi memudahkan produksi rokok ilegal dan menyulitkan pengawasannya.

Ia menyebut penyeragaman kemasan ini malah memudahkan produsen rokok tanpa pita cukai untuk mengelabui pasar.

"Kemasan yang sama hanya akan mempermudah produksi rokok ilegal dan sulit melakukan pengawasan karena warnanya sama.

Standardisasi kemasan akan mempermudah produsen ilegal melakukan pengelabuan kemasan rokok," ujarnya.

Baca juga: Bea Cukai Musnahkan Iphone hingga Rokok Ilegal, Nilainya Mencapai 6,9 Miliar

Di sisi lain, lanjut Merri, Kementerian Kesehatan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur standardisasi kemasan sebuah produk. 

Ia merujuk Pasal 435, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur desain dan tulisan kemasan produk tembakau.

Menurutnya pengaturan desain bungkus dan identitas merek punya domain berbeda yang tak bisa begitu saja diintervensi lewat kebijakan di bidang kesehatan.

Penyeragaman juga berpotensi melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini karena elemen visual seperti warna dan logo adalah bagian penting dari branding sebuah produk.

Merujuk Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertuang ketentuan bahwa merek dilindungi dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan bentuk lainnya.

Berkenaan dengan pertimbangan ini, Kemenperin meminta agar Rancangan Permenkes tersebut hanya mengatur aspek peringatan dan informasi kesehatan, tanpa masuk ranah penyeragaman kemasan.

Baca juga: Barang Sitaan Bea Cukai Aceh Senilai Rp 6,9 Miliar Dimusnahkan, Didominasi Rokok Ilegal

Selain itu, Kemenperin juga memperingatkan bahwa kebijakan kemasan polos bisa berefek negatif terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan global. 

Merri menyebut tidak ada yurisprudensi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mewajibkan negara menerapkan standardisasi kemasan. 

Memaksakan kebijakan ini bisa memicu gugatan negara lain akibat dari terjadinya hambatan perdagangan.

“Memaksakan kebijakan tersebut justru berisiko menciptakan hambatan perdagangan (trade barrier) dan dapat memicu gugatan dari negara lain,” papar dia.

Kemenkes melalui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Siti Nadia Tarmizi mengatakan naskah aturan soal rokok sudah rampung dalam Rancangan Permenkes sebagai aturan turunan dari PP Nomor 28/2024.

Selain mengatur kemasan yang lebih polos, aturan ini ikut meregulasi soal iklan rokok, dan melarang pemberian variasi rasa terhadap produk. 

Namun, Kemenkes masih menimbang soal dampak ketika aturan ini ditetapkan. Satu di antaranya adalah beban ekonomi dan potensi pemutusan hubungan kerja jika pendapatan industri rokok turun akibat kebijakan ini.

"Juga kami pikirkan (dampak) bagi petani tembakau, bagi buruh, kemudian bagi pekerja industri rokok. Ini memang prosesnya agak sedikit lebih panjang," kata Nadia setelah kegiatan Kampanye Berhenti Merokok untuk Indonesia Sehat, Rabu (11/6/2025). (*)
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wamenaker Menilai Penyeragaman Bungkus Rokok Tak Efektif Turunkan Konsumsi

Berita lain terkait rokok