Suriah Membelot dari Iran, Kini Dukung Amerika Serikat Buru Proksi Teheran

Ringkasan Berita:

• Pemerintahan baru Suriah di bawah pimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa menyatakan dukungannya kepada Amerika Serikat (AS), dalam memerangi proksi-proksi Iran seperti Hamas, Hizbullah, dan Garda Revolusi Iran (IRGC) sendiri.
• Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus AS, Tom Barrack, melalui unggahan di platform X (dulu Twitter), Kamis (13/11/2025).
• Koalisi pimpinan AS yang selama ini memerangi kelompok ISIS turut mengonfirmasi bahwa Suriah resmi menjadi anggota ke-90.

SERAMBINEWS.COM, DAMASKUS - Pemerintahan baru Suriah di bawah pimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa menyatakan dukungannya kepada Amerika Serikat (AS), dalam memerangi proksi-proksi Iran seperti Hamas, Hizbullah, dan Garda Revolusi Iran (IRGC) sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus AS, Tom Barrack, melalui unggahan di platform X (dulu Twitter), Kamis (13/11/2025).

"Damaskus sekarang akan secara aktif membantu kami menghadapi dan menghancurkan sisa-sisa ISIS, IRGC, Hamas, Hizbullah," tulis Barrack, dikutip dari kantor berita AFP.

Koalisi pimpinan AS yang selama ini memerangi kelompok ISIS turut mengonfirmasi bahwa Suriah resmi menjadi anggota ke-90.

 Langkah ini diumumkan tak lama setelah presiden interim Suriah, Ahmed Al Sharaa, berkunjung ke Gedung Putih.

 
Ia menjadi pemimpin Suriah pertama yang menginjakkan kaki di kantor presiden AS sejak negara itu merdeka pada 1946.

Baca juga: Trump Bakal Bangun Pangkalan Militer di Damaskus, Hubungan AS dan Suriah Kian Mesra

Al Sharaa, yang kini memimpin pemerintahan transisi, menggantikan Presiden Bashar Al Assad yang digulingkan pada Desember 2024 oleh koalisi pemberontak.

Adapun IRGC dan Hizbullah sebelumnya adalah pendukung utama rezim Assad. Sementara itu, Hamas tidak memiliki kehadiran pasukan bersenjata di Suriah.

Masih pada hari yang sama, Barrack menggelar pertemuan diplomatik bersama tokoh-tokoh kunci, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan, dan perwakilan Suriah Asaad Al Shaibani. 

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke struktur ekonomi, pertahanan, dan pemerintahan sipil Suriah yang baru.

SDF, yang didukung Washington dan dipimpin kelompok Kurdi, berperan penting dalam penggulingan ISIS dari wilayah terakhirnya di Suriah.

Komandan SDF, Mazloum Abdi, bulan lalu menyatakan kepada AFP bahwa pihaknya mencapai kesepakatan awal dengan Damaskus terkait integrasi pasukan SDF ke militer dan institusi keamanan nasional.

Dalam pernyataan terpisah di X pada Selasa (11/11/2025), Abdi mengungkapkan bahwa ia telah membahas percepatan integrasi bersama Tom Barrack.

Pemerintah transisi Suriah dan SDF pada Maret 2025 menandatangani perjanjian untuk menggabungkan pasukan ke dalam lembaga-lembaga sipil dan militer nasional.

Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut masih menemui berbagai hambatan di lapangan.

Baca juga: Sungai Eufrat Mengering, Warga Suriah Dilanda Demam Emas hingga Dikaitkan dengan Tanda Kiamat

Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa Temui Trump, Bahas Kerja Sama Lawan ISIS

 Suriah resmi bergabung dengan koalisi internasional untuk memerangi kelompok ISIS, menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah.

Kabar ini dikonfirmasi seorang pejabat senior pemerintahan Donald Trump pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan kunjungan Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa ke Gedung Putih.

Ini menjadi kunjungan pertama seorang pemimpin Suriah ke AS dalam sejarah hubungan kedua negara.

Dalam wawancara dengan Fox News, Al Sharaa menyebut pertemuannya dengan Trump sebagai awal dari “era baru” kerja sama Suriah dan AS.

 Trump, dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval, menegaskan dukungannya terhadap Al Sharaa.

 
“Kami ingin melihat Suriah menjadi negara yang sangat sukses. Dan saya pikir pemimpin ini bisa melakukannya,” ujarnya, sebagaimana diberitakan BBC pada Selasa (11/11/2025). 

Pemerintah AS juga mengumumkan langkah-langkah pelonggaran sanksi terhadap Suriah.

Departemen Keuangan bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan akan mencabut sejumlah pembatasan ekonomi serta memberikan panduan bagi investor.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Gedung Putih menangguhkan penerapan Undang-Undang Caesar selama 180 hari. Undang-undang ini sebelumnya memberikan sanksi kepada pemerintah Suriah sejak 2019.

Dengan langkah ini, Suriah menjadi negara ke-90 yang bergabung dengan koalisi global yang bertujuan melenyapkan sisa-sisa kelompok ISIS dan menghentikan arus militan asing ke kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Puluhan Mayat Berjajar di Belakang RS Sweida Suriah, Sebagian Besar Jenazah Mulai Membusuk

Hubungan diplomatik antara Washington dan Damaskus sebelumnya terputus sejak 2012.

Namun, AS kini mengizinkan Suriah membuka kembali kedutaannya di Washington.

Kunjungan Al Sharaa ke Gedung Putih menandai transformasi citra besar bagi mantan pemimpin pemberontak tersebut.

Ia sebelumnya dikenal sebagai kepala kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), organisasi bersenjata yang sempat berafiliasi dengan Al Qaeda dan baru dihapus dari daftar teroris AS empat bulan lalu.

Bahkan hingga awal tahun ini, Al Sharaa masih masuk dalam “daftar teroris global yang ditetapkan khusus” dengan hadiah 10 juta dollar AS (sekitar Rp 166 miliar) bagi siapa pun yang dapat menangkapnya.

Namun, sejak dilantik sebagai presiden sementara, Al Sharaa berupaya memperbaiki citra publik dan menata ulang arah kebijakan Suriah dengan dukungan asing setelah lebih dari 13 tahun perang.

“Ia memiliki masa lalu yang kelam. Dan saya pikir, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki masa lalu yang kelam, Anda tidak akan punya kesempatan,” kata Trump saat ditanya soal rekam jejak Al Sharaa.

Dalam wawancara yang sama, Al Sharaa menyebut pembicaraannya dengan Trump tidak berfokus pada masa lalunya, melainkan pada kerja sama geopolitik dan ekonomi di masa depan.

Meski begitu, pemerintahannya masih diwarnai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Alawi dan bentrokan mematikan antara kelompok Badui Sunni dan milisi Druze.

Ia berjanji akan menindak aparat keamanannya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Trump sebelumnya telah menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah sanksi terhadap Suriah pada Juni lalu.

Gedung Putih menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan.

AS menyatakan akan terus memantau langkah pemerintah baru Suriah, termasuk upaya menormalisasi hubungan dengan Israel serta penanganan terhadap kelompok teroris asing yang masih beroperasi di negara itu.

Baca juga: DWP Bireuen Gelar Seminar “Perempuan Inspiratif” Bahas Leadership dan Public Speaking di Era Modern

Baca juga: VIDEO - Trump Bela Netanyahu! Sebut Kasus Korupsi Cuma Serangan Politik!

Baca juga: Detik-Detik Dua Pelaku Rampok dan Bunuh Sopir Taksi Online, Jasad Korban Dibuang di Tol Jagorawi