Jusuf Kalla: Konflik Aceh Bukan Soal Syariat, Masalahnya adalah Ketidakadilan dalam Ekonomi Politik

SERAMBINEWS.COM - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Mohammad Jusuf Kalla, kembali mengisahkan kiprahnya dalam proses penyelesaian konflik Aceh salah satu dari belasan konflik besar yang mewarnai perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka.

Dalam refleksinya, tokoh yang akrab disapa JK itu juga memaparkan sejumlah faktor yang memicu konflik panjang tersebut.

Dikenal luas sebagai Bapak Perdamaian, Jusuf Kalla memainkan peran sentral dalam berbagai proses mediasi.

Ia terlibat langsung menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh, Poso, dan Ambon, serta menjadi tokoh yang kerap dipercaya untuk menjembatani dialog antara pihak-pihak yang berseteru.

JK menjelaskan bahwa konflik Aceh tidak muncul begitu saja. Selain dipengaruhi faktor ketidakpuasan politik dan ekonomi, konflik itu juga dipicu oleh ketimpangan pembangunan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat setempat.

Pria kelahiran Watampone, Bone, 15 Mei 1942 itu tidak hanya berpengaruh dalam konflik domestik.

Di tingkat internasional, ia juga dipercaya menjadi mediator dalam perundingan perdamaian di Thailand Selatan pada 2008, ketika menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Atas kontribusinya yang luas dalam memajukan perdamaian, Jusuf Kalla telah menerima berbagai penghargaan dari lembaga nasional maupun internasional.

Salah satu di antaranya adalah Piagam Bapak Inspirasi Perdamaian Dunia Bagi Pemuda Indonesia yang diberikan oleh Indonesia Youth Forum pada 11 Oktober 2019.

Baca juga: Pasokan Menipis, Harga Ikan di Aceh Tamiang Merangkak Naik

Baca juga: Awas Kena Razia, Lengkapi Surat Kendaraan Anda, Operasi Zebra Akan Dimulai, Termasuk di Aceh Timur

Konflik Aceh Bukan Soal Syariat

Terbaru, Jusuf Kalla berbicara lagi tentang konflik Aceh, yang ia pimpin dalam upaya perundingan damainya pada 2005 silam via Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Jusuf Kalla yang menjadi tokoh kunci pun dianugerahi Ar Raniry Award dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada 18 Agustus 2025, dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh

Menurut pria yang akrab disapa JK ini, kerapkali masalah ideologi agama dan syariat dianggap sebagai akar konflik di provinsi yang menjadi rumah bagi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tersebut.

Padahal, tidak demikian.

Justru, lanjut Jusuf Kalla, penyebab utama dari masalah perdamaian di Provinsi Aceh, yang saat itu masih bernama Nangroe Aceh Darussalam, adalah ketidakadilan ekonomi.

Sebagian besar masyarakat masih belum mendapat manfaat secara maksimal dari sumber daya alam tersebut.