Jusuf Kalla: Konflik Aceh Bukan Soal Syariat, Masalahnya adalah Ketidakadilan dalam Ekonomi Politik

Dalam perundingan tersebut, delegasi Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) saat itu, Hamid Awaludin.

Sementara, pihak GAM diwakili Malik Mahmud Al Haytar. Kedua perwakilan ini pun menandatangani MoU Helsinki, dengan sejumlah kesepakatan yang dicapai.

Poin inti dalam MoU Helsinki adalah GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan Pemerintah RI memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik yang bersifat lokal.

Bahkan, GAM bisa melakukan perdagangan internasional sendiri dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi di Aceh. 

Di sisi lain, Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM.

Terkait sumber daya alam di Aceh, sebelum MoU Helsinki, Pemerintah Aceh hanya mendapatkan keuntungan sebesar 5 persen dari bagi hasil minyak bumi dan gas, sedangkan 95 persen lainnya masuk ke kas negara.
 
Setelah MoU Helsinki, pembagian ini menjadi 70 persen untuk Pemerintah Aceh dan 30 persen untuk negara.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla Tegaskan Konflik Aceh Bukan Soal Syariat: Akarnya Ketidakadilan Ekonomi