Siklon Senyar 25 dan Keputusan Sementara Prabowo: Berkaca dari Bush dan Katrina

Kita semua tahu apa yang terjadi setelah itu. 

Kota metropolitan di negara terkaya di dunia runtuh dalam hitungan jam. 

Bukan hanya karena badai, tetapi karena keterlambatan membaca bahwa badai tersebut sudah berada jauh di luar kapasitas lokal. 

Sungguh ironis: sebuah republik yang memiliki satelit canggih, angkatan darat raksasa, dan lembaga penanggulangan bencana paling mahal di dunia justru tidak mampu menyelamatkan warganya dari banjir yang naik perlahan, menelan rumah satu per satu, dan menghancurkan seluruh sistem medis, logistik, dan administrasi kota.

Pelajaran itu seharusnya membuat siapa pun yang duduk di kursi presiden berpikir dua kali sebelum menyimpulkan bahwa sebuah bencana belum membutuhkan tangan penuh negara. 

Baca juga: Korban Banjir Aceh Bertambah Jadi 249 Orang, 227 Jiwa Masih Hilang

Aceh Bahkan Lebih Kompleks

Aceh hari ini berada pada titik yang sama, bahkan lebih kompleks. 

Rumah-rumah terkubur lumpur setinggi 1–2,5 meter, sawah dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan tertimbun hingga nyaris tidak terlihat batasnya, jaringan energi melemah, distribusi pangan tersendat, dan ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian yang menguras tenaga. 

Puluhan ribu rumah--mungkin ratusan ribu--tidak bisa lagi dihuni sementara warga harus mengevakuasi diri atau bertahan di tengah lumpur dan reruntuhan.

Ini bukan bencana yang dapat di-“lokalkan”. 

Ini bukan kerusakan yang dapat diselesaikan dengan rapat koordinasi provinsi atau instruksi administratif dari kabupaten. 

Ini adalah kehancuran yang secara moral dan praktis menuntut intervensi total negara.

Penderitaan masyarakat Aceh tak berhenti di rumah yang hilang. 

Antrean panjang di pasar dan SPBU muncul setiap hari, harga bahan pokok naik drastis, dan nelayan tidak bisa melaut karena bahan bakar langka. 

Orang-orang mengatur hidup di tengah ketidakpastian, berjuang agar tetap bertahan. 

Tetapi ketabahan mereka tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kehadiran negara.