Siklon Senyar 25 dan Keputusan Sementara Prabowo: Berkaca dari Bush dan Katrina

Solidaritas sosial Aceh luar biasa--tetapi solidaritas itu tidak bisa menggantikan bantuan yang sistematis dan memadai dari pemerintah.

Presiden Prabowo adalah pemimpin yang seluruh hidupnya dipersepsikan kuat, tegas, dan cepat dalam mengambil keputusan. 

Tetapi justru pemimpin seperti itulah yang paling berpotensi meninggalkan jejak sejarah besar--asam atau manis, tergantung satu keputusan krusial. 

Aceh, Jangan Jadi Katrina Versi Indonesia

Katrina mencatat Bush sebagai pemimpin yang tidak cukup cepat memahami besarnya bencana yang ada di depan mata, bukan karena niat buruk, tetapi karena kewaspadaan yang kurang pada menit-menit awal. 

Dalam gelombang pertama kesalahan itu, bantuan telat tiba, komando terpecah, logistik terhenti, dan rakyat membayar harga yang tidak seharusnya mereka bayar.

Aceh tidak boleh menjadi Katrina versi Indonesia. 

Dan Presiden Prabowo, dengan segala hormat, tidak layak dicatat sejarah sebagai pemimpin yang menunggu terlalu lama.

Keputusan untuk tidak menaikkan status bencana pada tahap awal mungkin terlihat wajar bagi sebagian orang--terlalu banyak proses, terlalu banyak laporan, terlalu banyak prosedur. 

Tetapi sejarah mengajarkan bahwa bencana besar tidak menunggu laporan lengkap. 

Ia bergerak, meluas, dan merusak, sementara negara yang berpikir “masih bisa dikelola” perlahan kehilangan momentum emasnya. 

Dan begitu momentum itu hilang, korban yang seharusnya dapat diselamatkan justru menjadi statistik yang menghantui.

Aceh hari ini membutuhkan lebih dari sekadar bantuan rutin. 

Dengan skala kerusakan yang telah terlihat jelas, dengan puluhan ribu rumah yang tidak mungkin dihuni kembali, dengan lahan pertanian yang praktis hilang satu generasi, dan dengan logistik yang masih merangkak, negara harus memutuskan apakah ia membiarkan provinsi ini berjuang sendiri atau memikul beban itu sebagai tanggung jawab nasional. 

Kita semua tahu jawaban moralnya.

Sejarah Menunggu Keputusan Presiden

Penetapan status Bencana Nasional tidak hanya mempercepat mobilisasi TNI, Basarnas, logistik udara, dan anggaran negara.