Senin, 25 Mei 2026

Pojok Humam Hamid

Membaca Indonesia Hari Ini: Chairul Tanjung, Purbaya, dan Presiden Prabowo

Chairul Tanjung mengajukan pertanyaan sederhana tetapi mengganggu: bagaimana ekonomi disebut tumbuh jika banyak orang merasa hidup makin berat?

Tayang:
Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/HO
Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiolog dan mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, 

Bisa saja sebagian kecil ekonomi melaju cepat, sementara sebagian besar masyarakat hanya bertahan di tempat.

Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam sejarah ekonomi dunia. Amerika Serikat pada akhir abad ke-20 mengalami kenaikan produktivitas tanpa pertumbuhan upah riil yang berarti bagi banyak kelompok pekerja. 

Inggris pasca-industrialisasi menunjukkan pola serupa: indikator makro membaik, tetapi ketidakpuasan sosial meningkat. 

Di Amerika Latin, situasinya bahkan lebih tajam. Stabilitas makro sering berjalan berdampingan dengan ketidakstabilan sosial.

Dalam bahasa ekonomi modern, CT sebenarnya sedang menunjuk pada masalah “distributional asymmetry”, yaitu ketika hasil pertumbuhan tidak tersebar merata. 

Ini adalah masalah klasik yang sulit diselesaikan hanya dengan statistik rata-rata.

Namun Purbaya berdiri di dunia berbeda. Ia membaca Indonesia melalui data BPS, konsumsi rumah tangga, produksi industri, dan belanja pemerintah. 

Dalam dunia ini, ekonomi dipahami sebagai sistem yang bisa diukur dan dipetakan. Jika konsumsi naik, daya beli dianggap kuat. 

Jika inflasi rendah, stabilitas harga dianggap terjaga. Jika pengangguran turun, pasar kerja dianggap membaik.

Pendekatan itu tidak bisa disebut salah. Justru itulah bahasa resmi negara modern. 

Baca juga: Di Antara Mimpi Allende dan Keteguhan Castro, Kemana Arah Perubahan Indonesia?

Tanpa bahasa statistik, kebijakan fiskal dan moneter tidak mungkin dijalankan. Negara membutuhkan angka untuk membuat keputusan.

Tetapi sejarah juga menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Statistik makro melihat rata-rata, bukan distribusi.

Ia mampu membaca arah umum ekonomi, tetapi sering gagal menangkap tekanan yang dirasakan kelompok tertentu.

Joseph Stiglitz dan Amartya Sen sudah lama mengingatkan bahwa GDP sangat terbatas dalam mengukur kesejahteraan. GDP bisa naik bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan. 

Dengan kata lain, Purbaya tidak salah membaca data. Tetapi data yang ia gunakan memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan CT.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved