Rakyat tidak Pakai Dolar, Tapi Tetap Merasakan Getarnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pinjaman pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun dan terus meningkat. 

Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak lagi memiliki bantalan ekonomi untuk bertahan hidup. 

Ketika kebutuhan pokok tidak lagi mampu dipenuhi dari penghasilan, utang menjadi jalan pintas yang dipilih meski penuh risiko. 

Ironisnya, negara justru terlihat lebih sibuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi dibanding menyelamatkan rakyat dari jebakan kemiskinan struktural.

Baca juga: Rupiah Sentuh Rp17.713 per Dolar AS, Akankah Keajaiban Era BJ Habibie Bisa Terulang? Ini Kata Ekonom

Yang lebih menyakitkan, pemerintah masih memandang kondisi ini relatif aman.

Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar sehingga pelemahan rupiah dianggap tidak terlalu berdampak menunjukkan adanya jarak antara penguasa dan realitas hidup rakyat. 

Padahal, rakyat memang tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung.

Tetapi hampir seluruh kebutuhan hidup mereka dipengaruhi oleh sistem ekonomi global berbasis dolar. 

Ketika rupiah melemah, harga pupuk naik, BBM naik, ongkos logistik naik, dan akhirnya harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. 

Yang menanggung semua itu tetap rakyat.

Pelemahan rupiah sendiri tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional.

Ketegangan geopolitik seperti konflik Amerika Serikat dan Iran mempengaruhi pasar global dan membuat investor menarik dana ke aset-aset dolar yang dianggap lebih aman. 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia akhirnya menjadi korban dari sistem ekonomi global yang rapuh dan bergantung pada kekuatan mata uang asing. 

Ketika dolar menguat, rupiah terseret jatuh.

Namun masalah utama sebenarnya bukan sekadar faktor global, melainkan rapuhnya fondasi ekonomi dalam negeri.