Rakyat tidak Pakai Dolar, Tapi Tetap Merasakan Getarnya

Sistem ekonomi kapitalisme membuat negara sangat bergantung pada utang luar negeri, investasi asing, dan mekanisme pasar bebas. 

Akibatnya, stabilitas ekonomi nasional mudah diguncang oleh faktor eksternal. 

Baca juga: Kilas Balik 21 Mei 1998: Saat Rupiah Anjlok, Harga Sembako Melonjak, Soeharto Akhirnya Mundur

Lebih buruk lagi, pemerintah sering kali menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menambah utang baru. 

Beban utang negara terus meningkat, sementara rakyat dipaksa menanggung dampaknya melalui pajak, kenaikan harga, dan berkurangnya subsidi.

Dalam sistem seperti ini, negara perlahan berubah hanya menjadi regulator pasar, bukan pelindung rakyat. 

Negara hadir untuk menjaga iklim investasi, tetapi abai terhadap penderitaan masyarakat bawah. 

Ketika rakyat kesulitan membeli beras, gas, atau BBM, solusi yang diberikan hanya bantuan sementara, subsidi terbatas, atau imbauan agar masyarakat “memahami situasi global”. 

Rakyat akhirnya dipaksa menghadapi badai ekonomi sendirian.

Islam memandang persoalan ekonomi secara berbeda. 

Dalam sistem ekonomi Islam, stabilitas mata uang menjadi perkara penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. 

Karena itu, Islam menetapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik dan relatif stabil, bukan uang kertas yang mudah dimainkan oleh kepentingan pasar dan spekulasi global. 

Dalam Kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa emas dan perak merupakan standar mata uang yang mampu menjaga kestabilan nilai dan mencegah gejolak moneter seperti yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme modern.

Selain itu, Islam juga melarang praktik riba yang menjadi akar ketimpangan ekonomi.

Sistem utang berbunga hanya memperkaya lembaga keuangan dan menjerat masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. 

Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak berputar di kalangan tertentu saja.