MBG dan Piring Keadilan yang Retak

Oleh: M. Shabri Abd. Majid*)

Rabu, 3 Juni 2026, publik menyaksikan ironi pahit: program yang dijual sebagai penyelamat gizi anak justru menyeret pengelolanya ke ruang tahanan.

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam dugaan korupsi tata kelola MBG. Proses hukum harus dihormati, tetapi secara moral-politik, alarmnya sudah berbunyi keras.

MBG lahir dengan bahasa mulia: gizi anak, Indonesia Emas, ekonomi desa, dan keadilan sosial. Namun niat baik tanpa desain yang adil bisa berubah menjadi dapur rente atas nama anak miskin.

Maka wajar jika publik memplesetkannya: dari Makan Berujung Gaduh, Makan Beracun Gratis, Mainan Bowo-Gibran, MeuBaGoe, Menu Bapak Gendut, hingga Makan Budget Gede. Satire itu kasar, tetapi humor rakyat sering menjadi bentuk paling jujur dari luka sosial.

Pertanyaannya: apakah MBG benar-benar program gizi, atau proyek fiskal raksasa berbaju moral?

Apakah adil anak kaya dan anak miskin menerima subsidi yang sama? Apakah dapur MBG menghidupkan rakyat, atau hanya menghangatkan kompor segelintir pengelola?

Dan jika bahan baku makanan hanya Rp8.000–Rp10.000 per porsi, gizi macam apa yang sebenarnya sedang dijanjikan negara?

Efisiensi untuk Rakyat, Jamuan untuk Proyek

MBG bukan program kecil. Dalam APBN 2026, belanja negara sekitar Rp3.842,73 triliun, pendapatan Rp3.153,58 triliun, dan defisit Rp689,15 triliun.

Di tengah APBN yang kepayahan, BGN mendapat Rp268 triliun: sekitar Rp255,5 triliun untuk MBG dan Rp12,4 triliun untuk manajemen. Ini bukan sekadar makan siang; ini mesin fiskal raksasa.

Lebih pelik lagi, sekitar Rp223,5 triliun anggaran program BGN disebut masuk fungsi pendidikan.

Ironinya, anggaran yang semestinya memperkuat guru, sekolah, beasiswa, laboratorium, dan riset justru ikut memikul piring makan raksasa.

Program sebesar ini tidak cukup dibela dengan mantra “yang penting anak-anak makan”. Rakyat diminta berhemat: sektor ditekan, layanan dipangkas, harga merangkak.

Namun birokrasi justru makin tambun. Efisiensi terdengar garang di hadapan rakyat, tetapi lembut di hadapan selera kekuasaan.

Maka pertanyaannya: efisiensi ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk proyek yang gemuk di anggaran tetapi kurus dalam tata kelola?