Pojok Humam Hamid

Meritokrasi dan Middle Income Trap: Anies, Weber, dan Kaisar Wu

Integritas menurut Anies adalah kesetiaan pada kebenaran, konsistensi dengan nilai moral yang menjunjung tinggi kepentingan umum

Editor: Muhammad Hadi
For Serambinews
Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 


Oleh Ahmad Humam Hamid*) 

Pidato Anies Baswedan dalam Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Jawa Tengah pada 8 Oktober 2025 mengangkat tema yang sangat krusial dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia saat ini.

Ia dengan sangat persuasif kembali menyuarakan pentingnya mengembalikan nilai-nilai dasar integritas, transparansi, dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. 

Dalam suasana politik yang kerap kali dikuasai oleh kepentingan jangka pendek dan manuver elektoral, gagasan Anies hadir sebagai pengingat fundamental .

Ia menggarisbawahi bahwa persoalan utama bangsa bukan hanya soal kebijakan teknis, melainkan soal karakter dan etika penyelenggaraan negara.

Anies menegaskan bahwa integritas bukan sekadar kejujuran yang biasa kita pahami secara sederhana. 

Ia memberi gambaran bahwa seseorang bisa saja jujur dalam tindakannya, bahkan seorang preman sekalipun bisa mengatakan apa adanya tentang kejahatannya, namun hal itu bukan berarti orang tersebut memiliki integritas. 

Integritas menurut Anies adalah kesetiaan pada kebenaran, konsistensi dengan nilai moral yang menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Pemimpin yang kehilangan integritas akan memunculkan hilangnya kepercayaan publik, dan kepercayaan yang rusak tersebut tidak bisa diperbaiki dengan pencitraan semu atau kampanye yang kosong. 

Kepercayaan hanya bisa dibangun lewat konsistensi nilai dan tindakan nyata.

Selain integritas, Anies juga menekankan perlunya transparansi sebagai syarat mutlak dalam tata kelola negara yang demokratis dan akuntabel. 

Di era digital di mana informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, pemerintah yang menutup-nutupi proses pengambilan keputusan akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. 

Transparansi tidak hanya soal membuka data dan informasi, tetapi juga soal menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik sebagai pemilik negara, bukan hanya objek pembangunan. 

Baca juga: Pidato di Munas PKS, Prabowo Mengaku Tak Dendam ke Anies Baswedan

Pemerintah yang takut diawasi sebenarnya belum siap dipercaya, karena transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban yang memupuk legitimasi.

Pilar ketiga yang sangat ditekankan Anies dalam pidatonya adalah meritokrasi. 

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved