VIDEO - Mualem Tegaskan, Jaminan Kesehatan Aceh Tidak Akan Dihapus

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

‎‎SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan tidak akan menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), melainkan hanya dilakukan evaluasi dan penyesuaian data penerima guna memastikan penyaluran layanan kesehatan lebih tepat sasaran.

Mualem menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memilah secara jelas tanggung jawab antara program JKA yang dikelola pemerintah Aceh dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pemisahan juga mencakup pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pusat.

Penegasan itu disampaikan Mualem dalam kegiatan silaturahmi bersama relawan dan unsur masyarakat di Anjong Mon Mata, Rabu (15/4/2026) malam.

Mualem juga mengungkap, bahwa kondisi anggaran Aceh saat ini mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hampir mencapai Rp20 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp11 triliun. 

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, termasuk dalam program JKA.

Namun, Mualem memastikan bahwa jika postur APBA kembali meningkat seiring disetujuinya perpanjangan dan penambahan dana Otsus menjadi 2,5 persen, maka program JKA akan dilaksanakan kembali seperti sebelumnya.

Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Mualem menyampaikan apresiasi atas dukungan luas masyarakat terhadap kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, selama lebih dari satu tahun terakhir. 

‎Ia menegaskan, dirinya bersama Fadhlullah masih dua sejoli yang harmonis dan saling melengkapi dalam menjalankan tanggung jawab. 

Ia menyampaikan harapan agar seluruh upaya pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga visi dan misi pembangunan Aceh dapat terwujud secara optimal di masa mendatang.

Lebih lanjut, Mualem juga mengungkap, bahwa Pemerintah Aceh sedang memfokuskan upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. 

Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan, mulai dari rehabilitasi infrastruktur hingga pemberian dukungan kepada masyarakat terdampak.

‎Selain penanganan bencana, kata Mualem, Pemerintah Aceh juga mempersiapkan sejumlah agenda strategis, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Badan Legislasi DPR RI. 

Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat landasan kebijakan daerah serta menjamin keberlanjutan pendanaan melalui skema otonomi khusus guna mendukung pembangunan jangka panjang.

‎Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang partisipasi publik serta memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. (*)

Narator: Dara

Video Editor: Muhammad Anshar