VIDEO - Hamas & Fatah Kompak! Sambut Pengakuan Inggris, Kanada, dan Australia atas Palestina

SERAMBINEWS.COM - Hamas dan Fatah menyambut baik pengakuan Inggris, Kanada, dan Australia atas Palestina, mendesak tindakan untuk mengakhiri perang Gaza dan mendukung kenegaraan Palestina.

Faksi Palestina Hamas dan Fatah pada hari Minggu menyambut baik keputusan Inggris, Kanada, dan Australia untuk secara resmi mengakui Negara Palestina , menyebut langkah tersebut sebagai penegasan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat suci mereka, dan untuk mendirikan negara merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan bahwa pengakuan tersebut “merupakan penegasan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat-tempat suci mereka, serta hak untuk mendirikan negara merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya.” 

Gerakan tersebut menekankan bahwa langkah tersebut harus disertai dengan “langkah-langkah praktis untuk menghentikan perang genosida terhadap warga Palestina di Gaza dan untuk melawan proyek-proyek aneksasi dan Yahudisasi di Tepi Barat dan al-Quds yang diduduki.”

Hamas juga mendesak masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa “untuk mengisolasi Israel, menjatuhkan sanksi kepada para pemimpinnya, dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Fatah juga menyambut baik keputusan tersebut, menyambut baik pengakuan resmi negara Palestina di sepanjang perbatasan pada 4 Juni 1967, dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya. 

Gerakan tersebut menggambarkan langkah tersebut sebagai "pengakuan bersejarah dan kemenangan bagi hak-hak Palestina," yang menegaskan "legitimasi perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan."

Fatah menghimbau negara lain untuk mengikuti dan mendukung aspirasi sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara.

Pada hari Minggu sebelumnya, pemerintah Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Negara Palestina. 

Media Israel menggambarkan perkembangan ini sebagai "tsunami diplomatik" yang terjadi menjelang pertemuan Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara lain diperkirakan akan mengambil langkah serupa. (*)

Host   : Dara Nazila
Editor : Rahmat Erik Aulia