Kapan Petani Sejahtera?

SAYA sengaja memulai tulisan ini dengan kalimat tanya karena pertanyaan tersebut tidak gampang menjawabnya. Kalaupun tidak terjawab, minimal akan menggugah nurani kita agar lebih memperhatikan nasib para petani yang selama ini memberi makan ratusan juta penduduk di Indonesia.

Lalu apa sebenarnya yang membuat wajah pertanian kita demikian kusam, kumuh, dan tak berdaya? Dari mana kita harus memulai membangun sektor pertanian yang telanjur dianggap “tidak menjanjikan” sehingga pelaku pertanian dalam hal ini petani kita sejahtera? Bukankah kita hari ini telah mengalokasikan triliunan rupiah demi membangun pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia? Mungkin ada satu jawaban sederhana yakni kita belum membangun pertanian dengan hati nurani.

Di tengah era globalisasi sekarang ini, hati nurani menjadi penting kita kemukakan. Sebab bila hati nurani tidak dimiliki lagi oleh pengambil kebijakan, maka sebanyak apapun dana yang dikucurkan untuk membangun sektor pertanian (termasuk peternakan dan perkebunan), toh tidak akan berbekas sama sekali. Ibarat membuang garam ke laut, yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Ternyata project oriented masih mewarnai pembangunan pertanian di negeri ini.

Hari ini persoalan usaha tani bukan lagi minimnya penguasaan teknologi budidaya oleh petani, sebab teknologi dapat diadopsi dan diakses secara cepat melalui berbagai sumber termasuk peran para penyuluh lapangan. Lembaga penelitian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di tiap provinsi misalnya telah siap dengan alternatif teknologi adaptif spesifik lokasi. Namun di balik itu masih ada segudang persoalan lain yang sulit diatasi, seperti sulitnya memperoleh benih unggul, pupuk tepat waktu, harga jual yang sering mengecewakan petani dan lain sebagainya.

Berbagai program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat digulirkan tiap tahun. Sebut saja program Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi, kedelai dan jagung. Ketiga komoditas ini menjadi program utama nasional dalam upaya mencapai swasembada yang berkelanjutan. Tidak sedikit dana dicurahkan sampai ke desa-desa dalam bentuk benih, pupuk, pestisida dan honor petugas lapangan. Belum lagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang memberikan bantuan modal Rp 100 juta setiap desa.

Secara kuantitas, kita boleh berbangga bahwa dengan penerapan teknologi tepat guna, produktivitas beberapa komoditas penting telah meningkat secara siginifikan. Provinsi Aceh misalnya, pascatsunami produktivitas padi dari rata-rata 4,4 ton/ ha telah meningkat menjadi 7-8 ton/ha bahkan hasil penelitian di lahan petani mampu mencapai 11 ton/ha. Demikian pula kedelai yang hanya rata-rata 1,2 ton/ha meningkat menjadi 2,0-2,5 ton/ha. Namun secara kualitatif, petani masih belum bahagia dengan hasil panen, karena terbentur harga jual yang sering rendah dan dipermainkan. Posisi tawar petani sangat rendah bahkan tidak berdaya untuk menahan hasil panen sambil menunggu harga yang lebih layak  dan menguntungkan.  

Tidak ada kata lain yang dapat diteriakkan demi membangun pertanian tangguh kecuali memulai dengan iktikad baik semua pihak. Jangan lagi kemiskinan petani dijadikan proyek yang menguntungkan segelintir orang. Jadikan petani sebagai subjek pembangunan bukan objek yang sering terzalimi.

Banyak hal yang masih perlu dibenahi seperti membangun jaringan irigasi dan waduk penampungan air termasuk jalan usaha tani agar petani mudah mengangkut hasil panen. Selain itu harus ada kebijakan di bidang pertanian yang memihak petani seperti menghapus kebijakan impor kedelai, jagung dan komoditi strategis lainnya.  

Petani harus disiapkan sebagai sosok yang memiliki kapabilitas kemandirian mulai hulu sampai hilir, salah satunya sebagai penangkar yang mampu menghasilkan benih unggul, sehingga tidak lagi harus membeli dengan harga tinggi dan sering tertipu. Kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian untuk mencetak petani menjadi produsen benih mulai tahun 2012 perlu kita dukung. Sebab, benih merupakan variabel vital dalam kegiatan produksi pangan. Tanpa ketersediaan benih unggul dan berkualitas, mustahil produktivitas padi dan palawija dapat meningkat.

Setiap tahun, untuk Provinsi Aceh saja tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan petani untuk membeli benih. Rata-rata dengan penggunaan benih 30 kg setiap hektare dengan harga Rp 6.000,-/kg, maka untuk luas lahan sawah 380.000 ha membutuhkan dana Rp 68,4 miliar. Jika dalam setahun dua kali tanam, maka angka tersebut menjadi Rp 136,8 miliar. Peluang bisnis ini sebagian besar dinikmati oleh pedagang luar Aceh yang kadangkala sering menjual benih palsu kepada petani. Jika petani sudah mampu memproduksi benih sendiri, maka sebagian besar biaya benih tersebut dapat direbut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan pupuk dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Selama ini, pupuk bersubsidi lebih banyak jatuh ke kalangan bukan petani. Praktik culas yang merugikan petani, perlu ada tindakan tegas dari pihak berwajib, sehingga tidak ada pihak yang berani yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lemah.

Oleh karena itu membangun pertanian tidak akan berhasil secara parsial, tetapi harus sinergis dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektoral. Termasuk peran legislatif dalam mendukung pembiayaan. Hilangkan ego-sektoral jika ingin masyarakat pertanian maju dan sejahtera.

Dalam rangka memperingati Hari Pangan Nasional ke 31 tahun ini yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal 20-23 Oktober 2011, mari kita jadikan para petani sebagai pelaku dan subjek pembangunan pertanian untuk mengelola sumberdaya alam yang melimpah. Sungguh ironis, jika Allah SWT telah menganugerahkan alam yang subur, namun masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Mungkin saja selama ini kita masih bermain-main dan belum serius menangani nasib petani. Sekali lagi, nurani menjadi penting bagi kita untuk memulai suatu perubahan.

* Penulis adalah peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.