Surat untuk Pemerintah Aceh dan DPRA

TERKAIT penolakan penempatan guru kontrak di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, sudah sepatutnya pemerintah Aceh dan pihak DPRA turun tangan mencari solusi terbaik. Pasalnya, rekrutmen guru kontrak yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) disinyalir sarat KKN. Betapa tidak, dari 83 peserta tes asal Aceh Barat hanya 2 orang yang diluluskan, sedangkan yang lulus lainnya semua peserta dari Sumatera Utara. Ini sangat tidak wajar dan patut dipertanyakan.

Sebagaimana diketahui, Kemendiknas merekrut ribuan guru kontrak untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Khusus di Provinsi Aceh, para guru kontrak tersebut ditempatkan antara lain di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Kabupaten Simeulue. Lokasi penyelenggaraan tes peserta asal Aceh Barat dan Simeulue di Unimed Medan pada pertengahan November lalu. Sedangkan peserta dari Aceh Selatan dilakukan tes di Padang Sumatera Barat. (Serambi, 12/12)

Kita patut memberikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Barat yang telah melayangkan surat penolakan resmi kepada Kemendiknas di Jakarta terkait penempatan 100 guru kontrak asal Sumatera Utara di Aceh Barat. Karena masih banyak tenaga guru di Aceh Barat yang harus mendapat prioritas utama, tapi malah disingkirkan oleh panitia Unimed.

Kepada Pemerintah Aceh dan pihak DPRA agar segera menyelesaikan problema ini. Terlebih para guru-guru sudah sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak transparan, apalagi mereka telah menggelar demo untuk dicarikan solusi terbaik. Padalah cukup banyak guru di Aceh yang masih berstatus honorer, bakti murni yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, bukan malah mendatangkan ratusan guru lainnya dari luar Aceh.

Sulaiman M. Djamil
Warga Tanah Luas Aceh Utara