Ferry Minta DPRA Segera Rampungkan Qanun Pilkada

JAKARTA - Mantan Ketua Pansus RUU PA (Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh) DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, meminta DPR Aceh segera merampungkan qanun pilkada tanpa harus menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini diperlukan dalam rangka  mendapatkan regulasi  sempurna bagi  pelaksanaan pilkada di Aceh.

Hal ini diutarakan Ferry Mursyidan menjawab Serambi di Jakarta, Selasa (24/1) siang. “Momentum politik  sudah lebih baik, setidaknya bisa dirampungkan qanun pilkada. Sehingga pelaksanaan pilkada lebih ‘utuh’ regulasinya. Tidak perlu tunggu putusan MK,” kata Ferry yang sejak awal tetap menginginkan pelaksanaan pilkada Aceh harus mengacu kepada qanun sebagai turunan dari UUPA.

DPRA dalam suratnya kepada Mendagri tertanggal 27 Desember 2011 tegas menyatakan bahwa akan memabahas qanun pilkada dalam kesempatan pertama pada  Januari 2012. Dalam qanun itu nanti akan memuat calon perseorangan. Tapi sampai sejauh ini belum diperoleh konfirmasi apakah DPRA segera membahas qanun pilkada seperti yag dijanjikan atau menunggu putusan MK.

Ferry Mursyidan Baldan menyatakan DPRA dapat langsung membahas qanun tersebut tanpa harus menunggu putusan MK. “Putusan MK bisa disusulkan sebagai  bentuk revisi, jika pun tidak, apalagi jika normanya ‘clear’ tidak  perlu dimasukkan,” katanya.

Ferry Mursyidan juga minta perhatian KIP, bahwa suasana kondusif yang telah dicapai di Aceh saat ini  jangan diikuti dengan pengaturan jadwal pilkada yang terkesan buru-buru. “Pilkada damai harus menjadi komitmen KIP. Jangan sampai pilkada 2012 lebih buruk dari pilkada 2006 silam. Padahal waktu itu usia damai Aceh baru berjalan satu tahun dan usia UUPA empat bulan,” ingat Ferry Mursyidan.(fik)