KMP Labuhan Haji Layari Calang-Meulaboh
Jumat, 3 Februari 2012 08:58 WIB
Berita Terkait
- Kemenhub Minta Tarif Angkutan Maksimal Naik 20 Persen
- Tambahan Subsidi Listrik Rp 24,52Triliun
- Pemerintah Siap Bahas Penundaan Rencana Kenaikan TDL
- DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan TDL
- Pulau Banyak Barat Butuh Feri
- Pemprov Didesak Operasikan KMP Labuhan Haji
- Badai Ganggu Pelayaran
- Minggu, KMP Teluk Sinabang Kembali Beroperasi
- BBM Bersubsidi Naik, Tarif Angkutan Umum Ikut Naik
- Labuhan Haji-Sinabang belum Normal
BANDA ACEH - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Labuhanhaji milik Pemerintah Aceh akan melayari rute Calang-Meulaboh-Labuhan Haji-Simeulue. Kamis (2/2) KMP Labuhanhaji itu telah tiba di di Pelauhan Ulee Lheue, Banda Aceh.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, Prof Dr Yuwaldi MSc didampingi Kabid Daratnya, Ir Andi Fiardi MST kepada Serambi, Kamis kemarin mengatakan, kapal baru itu harus segera dioperasikan. Alasannya, mesin kapal yang baru, tidak bisa dimatikan bolak balik seperti mesim mobil. Jika dua unit mesinnya tidak dihidupkan saling bergantian selama 24 jam, banyak peralatan komputer, alat navigasi lain yang menggunakan batarei akan bermasalah.
Dari dua unit mesin penggerak kapal tadi, jika terus dihidupkan selama 24 jam saling bergantian, membutuhkan bahan bakar solar sebanyak 200 liter. Setelah masa uji coba operasi kapal itu selama dua minggu habis dari rekanannya, maka BBM yang dikeluarkan akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh, sementara pada tahun anggaran ini untuk pengoperasian kapal itu tidak dialokasikan dalam APBA 2012.
Kadishubkomintel Aceh menambahkan, rencana pengoperasian KMP Labuhanhaji ini ke wilayah pantai barat-selatan Aceh sudah dilaporkan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Gubernur telah menawarkan kepada PT ASDP, selaku BUMN Dephub yang berfungsi sebagai operator kapal penyeberangan antar pulau. Surat tawaran untuk pengoperasian kepada ASDP itu, sudah disampaikan kepada pihak ASDP, tapi sampai kini mereka belum mebalasnya.
Jika dalam waktu dua pekan ke depan pihak ASDP belum menjawab surat gubernur itu, kata Yuwaldi, kebijakan yang akan ditempuh adalah mencari perusahaan pelayaran yang telah berpengalaman untuk mengoperasikan KMP Labuhan Haji selama 3-6 bulan.
Untuk mendapatkan rekanan pelayaran itu, kata Yuwaldi, pihaknya harus mengumumkan ke luar Aceh. Alasannya, di Aceh masih langka perusahaan pelayaran yang telah berpengalaman mengoperasikan kapal motor.(her)
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, Prof Dr Yuwaldi MSc didampingi Kabid Daratnya, Ir Andi Fiardi MST kepada Serambi, Kamis kemarin mengatakan, kapal baru itu harus segera dioperasikan. Alasannya, mesin kapal yang baru, tidak bisa dimatikan bolak balik seperti mesim mobil. Jika dua unit mesinnya tidak dihidupkan saling bergantian selama 24 jam, banyak peralatan komputer, alat navigasi lain yang menggunakan batarei akan bermasalah.
Dari dua unit mesin penggerak kapal tadi, jika terus dihidupkan selama 24 jam saling bergantian, membutuhkan bahan bakar solar sebanyak 200 liter. Setelah masa uji coba operasi kapal itu selama dua minggu habis dari rekanannya, maka BBM yang dikeluarkan akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh, sementara pada tahun anggaran ini untuk pengoperasian kapal itu tidak dialokasikan dalam APBA 2012.
Kadishubkomintel Aceh menambahkan, rencana pengoperasian KMP Labuhanhaji ini ke wilayah pantai barat-selatan Aceh sudah dilaporkan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Gubernur telah menawarkan kepada PT ASDP, selaku BUMN Dephub yang berfungsi sebagai operator kapal penyeberangan antar pulau. Surat tawaran untuk pengoperasian kepada ASDP itu, sudah disampaikan kepada pihak ASDP, tapi sampai kini mereka belum mebalasnya.
Jika dalam waktu dua pekan ke depan pihak ASDP belum menjawab surat gubernur itu, kata Yuwaldi, kebijakan yang akan ditempuh adalah mencari perusahaan pelayaran yang telah berpengalaman untuk mengoperasikan KMP Labuhan Haji selama 3-6 bulan.
Untuk mendapatkan rekanan pelayaran itu, kata Yuwaldi, pihaknya harus mengumumkan ke luar Aceh. Alasannya, di Aceh masih langka perusahaan pelayaran yang telah berpengalaman mengoperasikan kapal motor.(her)
Editor : bakri
