Sabtu, 20 Desember 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Aceh dalam Skenario?

Rabu, 15 Februari 2012 08:57 WIB

Oleh Chairul Fahmi

KASUS pembunuhan para buruh dari etnis Jawa di Aceh beberapa waktu yang lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda siapa pelakunya. Polisi juga belum mampu mengungkap siapa di balik kasus pembunuhan berantai tersebut. Kesimpulan sementara dari kepolisian, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Mabes Polri bahwa pembunuhan tersebut terkait dengan Pilkada.

Hal ini kemudian memunculkan berbagai asumsi dan persepsi, siapa di balik kasus pembunuhan tersebut, mengapa targetnya buruh etnis Jawa dan apa kepentingan di balik itu semua? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, sehingga menjadi suatu analisis awal dalam mengungkap kasus tersebut. Ataupun kasus teror ini tidak hilang bagai semilir angin yang berlalu begitu saja. Tidak juga menjadi suatu anggapan bahwa teror adalah hal biasa terjadi di Aceh.

Untuk menjawab siapa di balik pembunuhan tersebut bukanlah hal mudah, apalagi ketika pelakunya belum tertangkap. Motif apa yang menyebabkan pembunuhan tersebut, ini juga penting untuk diketahui, sehingga ada garis korelasi dengan situasi yang ada.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan ini erat kaitannya dengan Pilkada. Lalu, apa kaitannya antara buruh dengan pilkada? Mengapa harus buruh bangunan yang harus dibunuh, atau lebih khusus lagi mengapa buruh yang beretnis jawa? Mengapa tidak langsung para politisi yang menjadi target, jika ini kaitannya dengan Pilkada?

Beberapa target
Penulis melihat ada beberapa target yang ingin diciptakan dalam situasi Pilkada Aceh hari ini, yang pertama adalah menciptakan suatu isu menjadi sesuatu hal yang massif. Artinya, jika yang menjadi korban pembunuhan di Aceh adalah warga luar Aceh maka akan menjadi perbincangan secara nasional, bahkan international.

Berbeda jika yang menjadi korban itu adalah warga Aceh, maka hal tersebut tidak menjadi suatu konsumsi secara nasional. Hal ini terlihat ketika Jakarta merespon kasus pembunuhan buruh di Aceh secara serius. Artinya buruh menjadi menjadi “kelinci” percobaan yang mempunyai cost rendah, tapi diharapkan mempunyai dampak besar.

Kedua, karena teror ini dikatakan terkait erat dengan Pilkada, maka pilkada di Aceh dapat dijustifikasikan sebagai suatu proses demokrasi yang tidak dalam kondisi kondusif. Artinya, dalam kondisi demikian diperlukan suatu upaya pengamanan yang komprehensif. Yaitu pengamanan yang tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, namun juga perlu didukung oleh pihak militer (TNI), serta pamswakarsa warga Negara.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat ederan dari kepolisian berkaitan dengan kewajiban jaga malam warga Aceh selama pelaksanaan pilkada ini. Kondisi yang sama juga terjadi ketika Aceh berstatus darurat militer beberapa tahun lalu.

Namun kondisi menciptakan instabilitas dan mengangkat isu teror ini menjadi suatu isu yang massif secara nasional sepertinya tidak sesuai dengan suatu skenario yang diinginkan. Artinya rakyat Aceh sudah sadar bahwa ada sesuatu di balik itu semua, sadar bahwa ada the man behind the gun. Sehingga hal ini tidak terlalu terpengaruh pada suasana di tingkat grass root.

Skenario lain
Kini, muncul suatu skenario lain, yaitu infiltrasi kekuatan-kekuatan militer dan political interest Jakarta dalam konstelasi perpolitikan di Aceh. Bergabungnya Letjen (Purn) Soenarko, yang juga mantan Danjen Kopassus dalam Tim Sukses Partai Aceh (Timses PA), atau mengutip istilah Effendi Hasan (2012) “mantan Danjen Kopassus merapat ke sarang mantan kombatan” juga menjadi tanda tanya besar, bahwa ada apa di balik itu semua?

Dukungan yang sama juga pernah dilakukan oleh Dirjen OTDA Kemendagri Prof.Joharmansyah yang membuat MoU dengan PA, serta diikuti oleh gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suatu keputusan hukum yang memberikan kesempatan kepada PA untuk dapat mendaftar dalam Pilkada 2012. Padahal jauh sebelumnya Ketua Umum PA menyatakan tidak ikut serta dalam Pilkada tersebut.

Intervensi kekuatan-kekuatan Jakarta memang teras sangat kental dalam proses demokrasi pasca ditanda tangani MoU Helsinki untuk perdamaian Aceh. Artinya kemandirian Aceh sebagai daerah khusus dalam bingkai NKRI masih jauh seperti yang diharapkan.

Proses demokrasi untuk memilih pemimpin Aceh masa depan sudah seharusnya tidak lagi dipengaruhi oleh berbagai skenario yang tidak baik dan harus menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan damai. Biarlah rakyat Aceh memilih dengan hati nurani, tanpa ada intervensi, apalagi intiminasi.

* Penulis adalah Direktur Eksekutif The Aceh Institute.
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas