TIDAK hanya di daerah, kekhawatiran terhadap potensi gangguan dalam pilkada  serentak di Aceh, juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Pengerahan massa dalam jumlah besar pada rapat umum atau kampanye terbuka, menjadi salah satu tahapan yang paling mendapat perhatian.

Dalam sebuah pertemuan di Jakarta 16 Februari lalu, jajaran pemerintah pusat dan Aceh menganggap perlu adanya antisipasi sejak dini terhadap potensi terjadinya gesekan antarpendukung kandidat pada musim kampanye, kata Ketua Pokja Kampanye KIP Zainal Abidin SH MHum kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (20/2).

Zainal menyebutkan, rapat membahas pilkada Aceh ini turut dihadiri unsur pimpinan DPRA, Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim, Anggota DPR RI asal Aceh, Sesmenko Polhukam, Kapolri, Mendagri, KPU, Bawaslu dan juga perwakilan KIP Aceh. “Selain soal kampanye rapat umum, semua pihak juga menginginkan agar adanya suasana yang damai dan demokratis saat pilkada nanti,” kata di.

Dia sebutkan gagasan kampanye damai untuk menciptakan pilkada yang demokratis mendapat respon baik semua pihak yang hadir. Namun hasil rapat tidak memutuskan kapan pelaksanaan deklarasi kampanye damai tersebut akan dilaksanakan. “Yang jelas sebelum kampanye rapat umum digelar,” ujarnya.

KIP Aceh menjadwalkan masa kampanye pilkada gubernur dan wakil gubernur dimulai 22 Maret 2012 hingga 5 April 2012. Sedangkan pemungutan suara digelar pada 9 April 2012.

Sementara itu, terkait lokasi kampanye rapat umum pihak KIP Aceh mengimbau  kepada seluruh kabupaten/kota untuk segera mengirim lokasi tempat digelarnya kampanye.

Menurut Zainal informasi lokasi kampanye tersebut diharapkan dapat segera dikirim untuk kepentingan penyusunan jadwal kampanye rapat umum untuk masing-masing kandidat gubenur. “Minimal ada dua lokasi kampanye di kabupaten yang bisa digunakan oleh pasangan calon gubernur untuk berkampanye. Soal digunakan atau tidak, itu menjadi hak dari pasangan calon,” jelasnya.

Untuk tingkat provinsi, kata Zainal, lokasi kampanye kandidat masih menunggu pembahasan lebih lanjut yang melibatkan unsur Muspida. Misalkan soal penggunaan lapangan Blang Padang, KIP juga akan berkoordinasi dengan pihak Kodam maupun pemerintah daerah. “Dalam waktu dekat segera akan kita bahas. Termasuk juga soal pengamanan,” ujarnya.(sar)