Janji Kampanye Harus Dipertanggungjawabkan

Mantan Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof Yusny Saby PhD mengingatkan hal itu pada acara silaturrahmi sejumlah tokoh Aceh dari berbagai lintas lembaga dan organisasi, yang berlangsung di Aula Dinas Infokom Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (7/4).

Selain Prof Yusny Saby PhD, acara silaturrahmi tokoh lintas lembaga dan lintas organisasi itu, antara lain dihadiri pula Tgk H Imam Syuja’, Tgk HA Rahman Kaoy, H Sjamsul Kahar (tokoh pers), Dr Nurjannah, Dra Naimah Hasan, Fuad Mardhatillah MA, Drs Ismail Yakob, Dr Otto Syamsuddin Ishak, dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut Prof Yusny Saby, para kandidat untuk merealisasikan seluruh janji-janji yang disampaikan pada saat berkampanye di hadapan rakyat. “Kandidat yang menang harus merealisasikan janji-janji itu dalam program kerjanya. Jika tidak, itu sama dengan pembohongan publik,” katanya.

Mantan Ketua Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) itu menambahkan, sudah seharusnya materi kampanye yang disampaikan oleh para kandidat merupakan program-program yang mungkin mereka laksanakan jika dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung Senin (9/4) besok, terpilih sebagai pemenang.

Sementara itu, seusai pertemuan tersebut, Tgk H Imam Syuja’ mengatakan, acara silaturrahmi ini dimaksudkan untuk merespons dan mengajak masyarakat Aceh untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya pada Pilkada Aceh yang akan berlangsung Senin (9/4).

“Ini sebuah gerakan moral agar Aceh mencapai kemajuan. Aceh bukan daerah yang statis, tapi penuh dinamika, karena itu perlu mendorong agar masyarakat memilih pempimpin yang jujur dan amanah,” kata Tgk H Imam Suja’.

Menurut mantan anggota DPR RI itu gerakan moral memilih pemimpin yang jujur dan amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban setiap warga Aceh yang berhak memilih. “Dari keputusan yang diambil pada hari pencobolsan 9 April nanti, maka akan melahirkan para pemimpin yang dicita-citakan rakyat,” kata Imam Syuja’.

Imam mengajak seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih agar pada hari pencoblosan nanti, masyarakat bisa melakukannya dengan tenang, bebas, aman, dan tidak diliputi ketakukan untuk pergi ke TPS. “Karenanya, setiap intimidasi yang datang harus diantisipasi demi mewujudkan sebuah pilkada yang demokratis,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) Djuanda Jamal kepada wartawan mengatakan pertemuan silaturahmi para tokoh Aceh tersebut antara lain dimaksudkan untuk menampung berbagai masukan terkait menyikapi semakin dekatnya hari H pilkada 9 April dan kondisi politik Aceh yang memanas akhir-akhir ini.

Menurut Djuanda, pilkada bukan hanya dimaknai sebagai ajang lima tahunan. Tapi juga merupakan sebuah agenda politik untuk menentukan masa depan Aceh lima tahun mendatang. “Apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya mengajak masyarakat agar memilih calon yang benar-benar didambakan rakyat,” ujarnya.(sar)