Agara Bentuk Tim Verifikasi

KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara (Agara), Hasanuddin Beruh, Sabtu (21/4) menegaskan akan terus memperjuangan tenaga honorer yang benar-benar aktif. Sebaliknya, bagi tenaga honorer fiktif yang masuk database akan mendapatkan hukuman seusai penyelidikan polisi melalui pemanggilan sejumlah saksi, khususnya pejabat terkait.

Satu tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang tercantum dalam database Pemkab Agara, terdiri dari pejabat, LSM, dan penegak hukum telah dibentuk. Tim itu terbentuk seusai pertemuan antara Pemkab, DPRK, Polres dengan perwakilan tenaga honorer Aliansi Mahasiswa Pemuda Aceh Tenggara di ruang kerja Bupati Agara, Sabtu (21/4).

Pertemuan itu dihadiri Pajriansyah, M Aramin, Rabiah, Kastri, Arafik Beruh, dan Alexsander dari aliansi mahasiswa. Ketua DPRK M Salim Fakhri dan Wakil Syahbuddin BP, Bupati Agara Hasanuddin B dan Sekda Hasanuddin Darjo serta Kapolres Agara AKBP Trisno Riyanto. Direncanakan, hasil verifikasi akan dibawa ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).

Di depan kantor bupati, seratusan tenaga honorer menunggu hasil rapat yang dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai 12.00 WIB. Begitu selesai, mereka membubarkan diri dibawah pengawalan aparat kepolisian yang langsung dipimpin Kabag Ops Kompol Sabri, Kasat Reskrim Iptu M Firdaus dan para Kapolsek.

Sementara, Hasanuddin B kembali menegaskan pengumuman honorer masih nominatif bukan database dan masih ada waktu sampai 30 April 2012 untuk kategori II. Disebutkan, sebanyak 100 formulir telah diambil para tenaga honorer di posko pengaduan Pemkab Agara. “Saya akan membawa nama-nama tenaga honorer yang benar-benar bekerja ke Menpan,” ujarnya.

Hasanuddin menyatakan pihaknya tidak ada hak untuk membatalkan semua tenaga honorer yang namanya tercantum dalam database tersebut, karena wewenang Menpan. “Makanya, kita bentuk tim verifikasi dan validasi, sehingga  yang bukan benar-benar honorer akan dibuang dari 393 nama yang telah diumumkan,” ujar M Salim Fakhri.(as)