DPRK Sarankan Pemkab Evaluasi Pengeluaran

BIREUEN - Wakil Ketua DPRK Bireuen, Syafruddin menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen harus segera mengevaluasi biaya pengeluaran, terutama belanja peralatan yang memang tidak begitu penting. Tunda dulu pembeliannya, sampai tercapai keseimbangan anggaran, minimal 60% untuk belanja aparatur dan 40% belanja publik.

Hal itu diutarakan Syafruddin kepada Serambi, Minggu (22/4), menanggapi instruksi Mendagri kepada Bupati Bireuen agar tidak menerima dulu CPNS dan tenaga honorer sebelum terwujudnya keseimbangan antara belanja aparatur dengan belanja pembangunan di kabupaten itu.

Syarifuddin menilai, kondisi keuangan Bireuen sekarang memang bermasalah. Apalagi Mendagri sudah melarang Pemkab Bireuen menerima CPNS dan tenaga honorer tahun ini. “Oleh karenanya, Pemkab harus segera melakukan revisi anggaran yang tujuanya untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, Syafruddin menyarankan Pemkab Bireuen segera mengevaluasi keberadaan pegawai, karena ada kantor yang jumlah pegawainya berlebih dibandingkan dengan beban (load) pekerjaan di kantor tersebut. (yus)