Pendemo Usung Keranda ke DPRK

SUBULUSSALAM - Belasan aktivis pemerhati kesejahteraan buruh dan kesehatan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa keranda mayat ke gedung DPR Kota Subulussalam di Jalan Pertemuan, Selasa (1/5) kemarin. Para pendemo juga  melumuri tubuh mereka berwarna merah sebagai simbol orang sakit berdarah-darah namun tidak mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan.

Pantauan Serambi di lapangan, aksi yang dimotori Koalisi Rakyat Marjinal (Karam), gabungan Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA), dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Para pendemo membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan terhadap Pemerintah Kota Subulussalam, antara lain ‘Stop Izin HGU, Pendidikan Gratis Sekarang Juga, Tolak Penjualan Tanah Rakyat’,  serta meminta pembentukan dewan pengupahan. Sementara salah seorang pengunjuk rasa tampak berlumuran cat warna merah dengan menyeret-nyeret keranda mayat bertuliskan “Orang Miskin Dilarang Sakit”.

Setelah melakukan aksi selama lebih 30 menit, para pendemo akhirnya ditemui tiga anggota dewan yakni, ketua Komisi D dan A DPRK Subulussalam, Ansari Idrus Sambo dan Syarifuddin Padang serta sekretaris Komisi B Netap Ginting. Ketiga wakil rakyat ini meminta pendemo untuk masuk dalam ruangan guna menyampaikan aspirasinya.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, datang ke gedung dewan bersama sejumlah kepala dinas atas undangan anggota dewan untuk mendengarkan aspirasi para pendemo.

Dalam pertemuan di ruang sidang dewan, perwakilan pendemo mendesak Pemko Subulussalam segera membentuk dewan pengupahan mengingat selama ini daerah tersebut belum memiliki lembaga terkait.

Rapiandi, salah seorang perwakilan pengunjukrasa mengatakan, selama ini pihaknya mendapat laporan terkait minimnya upah para buruh di Kota Subulussalam. Sayangnya, para buruh menurut Rapiandi tidak berani ikut melakukan aksi lantaran takut dipecat. “Sebenarnya banyak kesulitan dan keluhan para buruh tapi mereka takut demo, sebab kalau demo nanti dipecat. Ini pertanda lemahnya pengawasan pemerintah akibat kapitalis yang merajalela di negeri ini,” kata Rafandi.

Karena itu, Rafandi menilai terbentuknya lembaga dewan pengupahan sangat penting dan memberikan dampak positif dalam meminimalisir setiap permasalahan yang berkenaan dengan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan.

Selain terkait masalah perburuhan, para pendemo juga mempersoalkan indikasi pencemaran lingkungan oleh Pabrik Minyak  Kelapa Sawit (PMKS) milik PT Global Sawit Semesta (GSS) di Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan. Mereka juga menyorot Puskesmas Longkib yang tidak menyediakan ambulance bagi pasien.  Kadisdikbudpora dan Kadisprindagkop juga disorot karena dinilai tidak memiliki kreasi dalam melaksanakan program, serta terjadinya pungutan liar di sekolah.(kh)