Lembaga Pemerintah Perlu SOP

BANDA ACEH - Lembaga pemerintahan dinilai perlu memiliki panduan pelaksanaan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP) untuk peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal itu mencuat dalam seminar yang digelar QIMS Consulting bekerja sama dengan Verification New Zealand (VNZ) yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (2/5).

Seminar bertema  Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi Pemerintah dengan Penerapan Sistem Manajemen ISO 9001:2008 itu, menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Sumut-Aceh, I Nyoman Arsa, Country Director VNZ Victor Y Santosa, Kepala BKPP Aceh Nasrullah, dan Presiden Direktur QIMS Consulting & Training Achmad Tirmizi Hutasuhut.

Achmad Tirmizi Hutasuhut menjelaskan, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu diperlukan suatu Standard Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan kegiatannya. SOP merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Seminar itu sendiri bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah yaitu reformasi birokrasi.  I Nyoman Arsa mengatakan peningkatan kemampuan SDM dalam suatu organisasi sangat penting dalam mendukung program pemerintah.

Victor Y Santosa memaparkan badan sertifikasi ISO bertugas melakukan auditing terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah, terutama terkait penerapan prinsip manajemen mutu ISO 9001:2008  dalam memberikan pelayanan publiknya.

“Secara kelembagaan suatu unit pelayanan publik akan memberikan pelayanannya secara berkualitas, cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel,” katanya.(yos)