Honorer Datangi DPRK Abdya

BLANGPIDIE - Puluhan honorer (tenaga honor), tenaga kontrak, dan guru PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berdelegasi ke DPRK setempat, Kamis (10/5). Mereka mendesak data guru honorer beserta pegawai honorer yang masuk kategori I ditinjau ulang, karena dinilai sarat penyimpangan. Kahadiran para cek gu dari berbagai sekolah itu disambut Wakil Ketua DPRK setempat, Elizar Lizam, Ketua Komisi A, Reza Mulyadi dan M Najib anggota Komisi B.

Kepada anggota dewan, para guru honor, guru kontrak, dan guru PNS itu mengungkapkan bahwa  telah terjadi penyimpangan dalam penerbitan SK pegawai honorer kategori I. Sebab ada yang baktinya tahun 2009, tapi memiliki SK honorer tahun 2005 dan masuk kategori I. Sementara yang benar-benar berbakti terhitung Januari 2005, tapi SK nya diterbitkan tahun 2006 dan hingga kini belum ada kepastian masuk dalam kategori II.

“Kami minta DPRK untuk membentuk tim investigai masalah data honorer tersebut,” kata  Ketua Kobar GB Abdya, Jufri Yusuf SAg.

Selain mendesak ditinjau ulang data honorer kategori I, mereka juga meminta tenaga honorer yang tercecer dimasukkan dalam kategrori II, serta mengharapkan Pemkab meninjau kembali gaji guru kontrak (honorer daerah) yang tidak sesuai dengan UMR Aceh, dan mempertanyakan hasil tes guru kontrak tahun 2012 belum diumumkan. Padahal ujian tulis itu sudah berlangsung lima bulan lalu.

Mereka juga mempertanyakan uang makan PNS yang sudah satu tahun lebih tidak dibayar. Padahal pemerintah pusat setiap tahunnya menyediakan uang makan PNS tersebut. Bahkan pada  tahun 2012 ini pemerintah pusat sudah meningkatkan uang makan itu Rp 25.000/hari dari sebelumnya Rp 15.000/hari. Begitu juga dengan tunjangan fungsional bagi guru non PNS tahun 2011 hingga saat ini belum direalisikan, sementara amprahan sudah hampir setahun ditandatangani.(az)

tanggapan dprk
* Perjuangkan Nasib Honorer

MENANGGAPI keluhan para cek gu tersebut, Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama tenaga honorer kategori I yang tercecer.  Serta akan mencari tahu tentang adanya SK honorer palsu seperti dilaporkan. “Kami DPRK tidak membuat tim investigasi. Tapi kami perlu bantuan para tenaga honorer dan PNS memberikan informasi yang valid tentang adanya SK honorer yang dilaporkan fiktif itu,” katanya.

Selain itu Elizar Lizam juga berjanji akan memperjuangkan untuk peningkatan insentif guru  honorer yang kini masih di bawah UMR. Tapi DPRK meminta para guru untuk tidak mempertanyakan masalah menyangkut dengan anggaran APBK 2011, sebab APBK 2011 itu tidak dibahas dengan DPRK, tapi dibahas melalui sidang rakyat.(az)