Kamis, 27 November 2014
Serambi Indonesia

Tak Ada Dana Bayar Tanah Deah Mamplam

Jumat, 15 Juni 2012 11:50 WIB

* Lahan Relokasi Korban Tsunami
* Sejak 2008 hingga 2012 tak Pernah Dianggarkan


BANDA ACEH - Sejak tahun 2008 hingga 2012, Pemerintah Aceh dilaporkan belum pernah menganggarkan dana untuk pembebasan tanah seluas 14 hektare (Ha) di Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Aceh Besar, ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Di mana di atas tanah itu telah dibangun 208 unit rumah untuk korban tsunami.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Sudarmaji, yang ditanyai Serambi, Kamis (14/6). Menurut dia, tahun 2012 ini juga tidak ada alokasi dana untuk pembayaran lahan tersebut.

“Sepengetahuan kami, anggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah warga di Desa Deah Mamplam seluas 14 hektare itu, belum disediakan dalam APBA 2012,” ungkap Sudarmaji yang mengaku tak tahu persis duduk persoalan lahan tersebut karena ia belum lama menjabat Kabid Aset DPKKA.

Informasi lain yang diperoleh Serambi dari Mantan Kabid Aset DPKKA, Fauzi, menyebutkan, bahwa sejak 2008 saat dirinya menjabat Kabid Aset sekaligus menangani pembebasan lahan, belum pernah sekalipun dialokasikan dana untuk pembebasan lahan seluas 14 Ha milik 33 warga Deah Mamplam tersebut.

Sementara Kasie Perumahan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, M Saen, mengatakan Dinas PU pada tahun 2005 pernah membangun rumah tipe 36 sebanyak 110 unit di lahan tersebut. Kemudian dilanjutkan World Vision sebanyak 100 unit dan Pemerintah Brunei Darussalam 70 unit. “Tapi, saat itu masalah ganti rugi tak pernah dibicarakan oleh Pemkab Aceh Besar maupun Camat Leupung kepada saya,” ujanrya.

Tuntutan ganti rugi oleh pemilik tanah tersebut, menurut Saen, pernah muncul pada tahun 2008, dan muncul kembali tahun 2012 ini. “Kalaupun memang pemerintah berencana mau membayarnya, proses administrasinya harus dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan panitia sembilan di kabupaten tersebut,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban tsunami yang kini menempati rumah bantuan di Deah Mamplam tersebut, sering kali khawatir dan takut diusir oleh pemilik lahan, tempat rumah mereka dibangun. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum juga membayar ganti rugi untuk 33 warga pemilik lahan seluas 14 hektare itu.(her)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas