Rabu, 26 November 2014
Serambi Indonesia

Verifikasi PNA dan PDA Selesai

Selasa, 17 Juli 2012 14:19 WIB

BANDA ACEH - Tim verifikasi partai politik lokal (Parlok) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh dan instansi terkait lainnya sudah menyelesaikan verifikasi faktual terhadap dua Parlok, yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Dua atau tiga hari lagi sudah diputuskan kedua Parpol itu lulus atau tidak lulus verifikasi.

Kakanwilkumham Aceh Dr Yatiman Eddy SH Mhum mengatakan kini tim verifikasi sedang mencocokkan data administrasi dilaporkan pengurus kedua parlok itu dulu dengan temuan mereka di lapangan saat verifikasi faktual. “Insya Allah sebelum puasa beberapa hari lagi sudah diumumkan kedua partai itu lolos atau tidak. Jika nanti sudah dinyatakan lulus, maka segera ditetapkan badan hukum,” kata Yatiman kepada Serambi kemarin.

Didampingi pejabat Kemenkumham Aceh yang ikut dalam tim verifikasi itu Jailani SH, Yatiman mengatakan tak ada hambatan berarti sejak awal mereka verifikasi faktual terhadap DPP kedua partai tersebut di Banda Aceh serta DPW Aceh Besar, 11-12 Juni hingga verifikasi faktual terhadap DPW kabupaten/kota lainnya awal Juli 2012. Seperti diketahui PNA adalah Parlok melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai penasihat. Sedangkan PDA diketuai Tgk Muhib.

“Walau belum turun dana dari Pusat, semua kabupaten/kota kami verifikasi, kecuali Simeulue karena di kabupaten itu belum terbentuk pengurus kedua partai tersebut. Sedangkan di kabupaten lain, bahkan ada DPC yang didatangi oleh tim langsung. Selebihnya pengurus DPC datang ke Kantor DPD dengan membawa berkas untuk verifikasi,” sebut Yatiman.

Yatiman menjelaskan meski dalam pengumuman nanti, kedua partai itu ditetapkan lolos, tapi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap melakukan verifikasi kembali setelah partai itu mendaftar nanti yang diperkirakan pada September 2012. “Verifikasi yang kami lakukan sesuai UU-PA dan PP tentang Parlok tahun 2007 tentang kewenangan verifikasi, minimal memiliki 50 persen pengurus di kabupaten/kota. Sedangkan tingkat DPC cukup 25 persen pengurus. Adapun verifikasi KIP nanti, pengurus tingkat kabupaten/kota minimal 70 persen,” demikiam Yatiman. (sal)
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas