Kemenhub Bahas Pengalihan Dana Kereta Api Aceh

JAKARTA - Usulan pemerintah Aceh untuk mengalihkan pembiayaan pembangunan kereta api Aceh untuk pembangunan Pelabuhan akan segera dibahas oleh Kementerian Perhubungan.

Wakil Menteri Perhubungan, Dr Ir Bambang Susantono, mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Kepala Bappeda Ir Iskandar, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Ir Rizal Aswandi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/9). Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh DPR RI, Marzuki Daud.

“Saya setuju bahwa pembangunan infrastruktur harus menyentuh kepada kepentingan rakyat dan langsung berkonstribusi,” kata Bambang Susantono.

Gubernur Zaini menjelaskan, usulan pengalihan alokasi anggaran pembangunan kereta api Aceh itu karena dinilai pelabuhan laut di Aceh lebih berdaya guna kepada masyarakat dibanding kereta api. “Jalur kereta api yang dibangun sekarang ini sama sekali mubazir saja, karena tidak bisa digunakan. Untuk saat ini Aceh membutuhkan pelabuhan,” kata Gubernur Zaini.

Jalur kereta api Aceh yang sudah dibangun baru mencapai 11,3 kilometer dengan anggaran Rp 37 miliar per tahun. Menanggapi realitas ini, Marzuki daud mengatakan, dibutuhkan waktu paling kurang 50 tahun untuk menyelesaikan pembangunan jalur kereta api itu. Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan bisa segera mengalihkan anggaran kereta api tersebut.

Pemerintah Aceh mengusulkan tiga pelabuhan laut yang akan dilengkapi fasilitasnya, yaitu Pelabuhan Krueng Geukueh, Kuala Langsa, dan Pelabuhan Susoh, Blang Pidie. Kepala Bappeda Ir Iskandar menambahkan bahwa pelabuhan Calang, Malahayati, Meulaboh juga perlu mendapat perhatian.

Dalam pertemuan itu Gubernur Zaini juga menyampaikan permohonan pembukaan izin lintasan pelayaran dari Aceh ke Penang, Malaysia. “Nantinya akan ada kapal yang akan melayani lintasan tersebut. Dengan demikian hasil perkebunan dan pertanian Aceh bisa langsung diangkut ke Malaysia,” kata Gubernur. Kementerian Perhubungan akan membicarakan pembukaan jalur lintasan tersebut dalam forum tersendiri yang melibatkan negara Asean.(fik)

Pembangunan Rumah Rakyat
PADA hari yang sama, rombongan gubernur Aceh juga bertemu dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Fariz dan Menteri Pertanian Suswono.

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Ir Rizal Aswandi mengatakan, Aceh membutuhkan ratusan ribu rumah bagi masyarakat kurang mampu. “Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan rakyat, Gubernur mengusulkan adanya alokasi pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Pak Menteri menyetujui,” kata Ir Rizal mengutip jalannya pertemuan.

Sementara itu saat bertemu menteri pertanian Suswono, Pemerintah Aceh juga menyampaikan usulan pembangunan irigasi dan peningkatan produksi pertanian. “Ada beberapa usulan kita tentang pembangunan pertanian, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pusat,” kata Gubernur Zaini.(fik)